Mahfud MD Bilang Banyak Orang Jadi Korban Pasal 27 UU ITE Menjadi Perhatian Presiden

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan melakukan revisi jika diperlukan, agar tidak ada pasal karet.

WARTA KOTA/RAFSANZANI JORANG
Menkopolhukam Mahfud MD di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dikaji mendalam oleh pemerintah, khususnya pasal 27, tetang pencemaran nama baik.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan melakukan revisi jika diperlukan, agar tidak ada pasal karet.

Ini merupakan tujuan jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek, pengampunan menjadi penyelesaiannya.

Baca juga: Orang yang Mengidap 28 Jenis Penyakit Penyerta Ini Boleh Divaksin Covid-19, Termasuk HIV dan Asma

"Untuk materi hukum, Presiden sedang menyiapkan dua tim."

"Di mana satu tim untuk mempelajari substansi aturan, kalau perlu dihapus atau tidak itu sedang dipertimbangkan, atau perlu dipilah," ujarnya kepada media, Sabtu (20/3/2021).

Tak hanya itu, Mahfud MD menjelaskan, Kapolri pun telah membuat surat edaran tentang penerapan pasal pencemaran nama baik, di mana seseorang tak boleh langsung dihukum atau diproses, melainkan harus melihat dahulu, apakah masuk delik aduan atau delik umum.

Baca juga: LIVE STREAMING Sidang Rizieq Shihab: Meski Terdakwa Menolak Online, Persidangan Tetap Digelar

Menurut Mahfud MD, banyak orang yang menjadi korban oleh pasal 27, sehingga ini menjadi perhatian Presiden.

"Presiden tak bisa masuk ke teknis materi hukumnya."

"Jika pengadilan memutuskan, ya itulah keputusan pengadilan."

Baca juga: Pakai Kartu Pers, Neno Warisman Ikut Liput Sidang Rizieq Shihab

"Itu makanya Presiden telah menyiapkan materi hukum soal itu untuk tujuan jangka panjang," tambahnya.

Mahfud MD menjelaskan, pemerintah tak bisa ikut campur tangan soal persidangan, karena memang bukan ranah pemerintah lagi, melainkan kewenangan dari hakim, di mana hakim punya aturan-aturannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat meminta DPR merevisi UU 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Disorot Kamera di Lorong Rutan Bareskrim, Rizieq Shihab: Jangan Sinetron, Matikan, Saya Enggak Rela!

Niat itu muncul karena melihat banyaknya masyarakat yang saling lapor ke polisi menggunakan pasal UU ITE.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021). Berikut ini isi lengkap pernyataan Jokowi:

Baca juga: JADWAL Lengkap dan Live Streaming Misa Rabu Abu 17 Februari 2021 di Jakarta dan Sekitarnya

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved