Keluarga ASN Pemkot Tangsel Tepergok Ikut Vaksinasi Covid-19, Ombudsman Pastikan Turun Tangan

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Sejumlah Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) didapati menjadi peserta vaksinasi covid-19 tahap dua di Rumah Sakit Umum Kota Tangsel  pada Selasa, 16 Maret 2021.

Fakta yang didapat Wartakotalive.com itu membuat vaksin covid-19 merupakan barang yang mudah didapat oleh mereka yang berlabel keluarga pejabat daerah maupun anggota dewan. 

Padahal dengan keterbatasan dosis yang dimiliki, Pemerintah Kota Tangsel semestinya dapat memprioritaskan vaksin tersebut sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia yakni ASN, anggota DPRD, TNI, Polri, pedagang pasar, wartawan, pekerja pelayan publik, tokoh agama, maupun mereka yang terkategori lanjut usia (lansia). 

• Sempat Hebohkan Warga, Misteri Temuan Potongan Kaki Terbungkus Plastik di Tangsel Akhirnya Terjawab

Baca juga: Jadi Tersangka di Kasus Bumiputera, Nurhasanah Pernah Jadi Anggota DPRD hingga Penasehat Musik Rock

Melihat praktik dalam pelaksanaannya yang tak sesuai sasaran, kritik demi kritik pun mewarnai jalannya program vaksinasi covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel. 

"Kami Ombudsman Banten pada prinsipnya  berharap bahwa pemberian vaksinasi ini bisa tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan prioritas-prioritasnya. Jadi enggak ada melakukan penyalahgunaan-penyalahgunaan yang tidak pada tempatnya," kata Kepala Ombudsman RI Provinsi Banten, Deddy Irsan saat dikonfirmasi, Jumat (19/3/2021).

Penelusuran Penyalahgunaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangsel

Deddy mengatakan Pemkot Tangsel meski bergerak cepat terkait adanya dugaan salah sasaran penerima vaksin covid-19 tahap dua tersebut. 

Pihaknya menilai perlu adanya campur tangan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany dalam meluruskan kabar yang santer diberitakan dalam beberapa waktu terakhir.

• Aprilio Perkasa Manganang Trending, Reaksi Netizen: Jadi Ganteng, Gagah, Macho, dan Bikin Terpesona

"Terkait dengan isu tersebut kita meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) atau kepala daerah untuk menelusurinya. Nanti hasilnya seperti apa mungkin bisa diberikan teguran, masukan yang tujuannya adalah ke depan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," ungkapnya. 

Deddy menuturkan langkah itu dilakukan untuk memastikan program vaksinasi covid-19 yang tepat sasaran. 

Ditambah, dosis vaksin yang memiliki keterbatasannya bagi para penerimanya. 

"Karena memang jumlah vaksin ini kan sekarang terbatas. Jadi memang kita utamakanlah dulu yang prioritas-prioritas, pejabat dan pelayan publik, kepolisian. Jangan sampai harusnya yang prioritas mendapat tapi tidak mendapat karena ketersediannya terbatas yang disediakan oleh pemerintah," jelasnya. 

• Terkuak Kemarahan Besar Angel Lelga hingga Berujung Cerai, Melihat Vicky Ciuman dengan Wanita Lain

• Fakta Miris Praktik Prostitusi di Hotel Milik Cynthiara Alona, Gadis 14 Tahun Direkrut Jadi Pelacur

Terindikasi Kelalaian Petugas Pendataan dan Pelaksana Vaksin Covid-19 

Penelusuran data penerima vaksin covid-19 tahap dua diperlukan guna mengetahui tingkat kesalahan yang terjadi.

Jika benar didapatinya hal tersebut, kata Deddy, indikasi salah sasarannya penerima vaksin covid-19 bakal didapati pihak Pemkot Tangsel.