Breaking News:

Pras Sebut Pembelian Lahan Munjul Pondok Rangon Berdasarkan Keputusan Gubernur Anies Baswedan

"Gubernur yang bertanda tangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Editor: Ahmad Sabran
warta kota
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mencairkan uang pembelian lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pencairan uang untuk pembelian lahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Pria yang biasa disapa Prass ini mengatakan, Kepgub itu memutuskan pencairan PMD untuk Sarana Jaya pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 800 miliar. "Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah," jelasnya.

Dalam Kepgub itu, kata dia, juga dijelaskan bahwa Direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

"Gubernur yang bertanda tangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Pemerintah Bantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang Kehabisan Modal Kerja, Begini Syaratnya

Baca juga: Wulan Guritno dan Adilla Dimitri Belum Sepakat Bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Baca juga: Anies-Ariza Lebih Prioritaskan Kelompok yang Berhak Divaksin Covid-19 Ketimbang Mereka

Kepgub juga menyebutkan bahwa Direksi Sarana Jaya harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap 3 bulan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah Sarana Jaya buka-bukaan tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah. Sebab, dari 70 hektar lahan yang sudah dibeli tidak semuanya dikuasai.

Senin (15/3), Komisi B DPRD DKI Jakarta mengundang rapat Perumda Sarana Jaya untuk mengetahui perkembangan program Rumah DP 0 Rupiah. Termasuk, membahas soal pembelian lahan bersertifikat bodong sehingga menimnbulkan kerugian mencapai Rp 1 triliun.

Prasetyo mengatakan program Rumah DP 0 Rupiah merupakan janji realisasi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan.

Janji itu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved