Breaking News:

Lebaran

Mudik Lebaran 2021 Picu Polemik, Ahli Epidemiologi dan Satgas Covid Minta Dibahas Lagi

Izin mudik Lebaran 2021 menimbulkan sejumlah polemik di masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

warta kota
Polemik soal mudik Lebaran 2021 foto Suasana Mudik Nataru di Terminal Poris Plawad 

Sementara itu, ahli kesehatan masyarakat sekaligus epidemiologi Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 tersebut merupakan sesuatu yang tidak benar.

Menurut Windhu, hal seperti itu tidak semestinya dilontarkan pemerintah di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat yang belum berakhir.

"Kita harus mengendalikan pergerakan, jangan malah memperbolehkan mudik, itu enggak bener," kata Windhu, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Windhu khawatir, pernyataan yang disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja tersebut disalah artikan oleh masyarakat.

"Meskipun kata-katanya bukan anjuran ya, tetapi pernyataan itu seolah-olah bisa ditangkap oleh masyarakat 'kita ini bisa bergerak, bebas', padahal kondisi masih seperti ini," katanya lagi.

Kondisi seperti ini yang dimaksud Windhu adalah tingkat positivity rate (perbandingan kasus positif dengan jumlah yang dites) yang masih jauh di atas ambang aman (di bawah 5 persen).

Meskipun tren dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan positivity rate, namun hal itu tidak lantas dapat diartikan bahwa kondisi kita sudah aman.

"Beberapa hari terakhir ini membaik lah, tapi membaiknya itu bukan berarti aman, kondisinya belum memungkinkan. Sama sekali belum aman," kata Windhu.

Pemerintah diminta cabut pernyataan Oleh karena itu, Windhu berharap pemerintah segera mencabut pernyataannya.

Sebab dikhawatirkan masyarakat akan melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.

Misalnya merencanakan perjalanan, membeli tiket moda transportasi umum dan sebagainya, padahal kondisi masih mungkin berubah, baik ke arah yang positif maupun negatif.

"Pemerintah ini kan punya kendali, jangan kemudian (masyarakat ingin mudik, bosan, stres kemudian dituruti). Di negara lain enggak gitu, apa yang diinginkan masyarakat belum tentu dipenuhi Pemerintah kalau kondisinya belum memungkinkan," papar Windhu.

Misalnya Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara tetangga Indonesia yang berhasil mengendalikan Covid-19, katanya, melakukan kebijakan yang tegas seperti mengunci wilayah.

Namun ia menyayangkan, mengapa Pemerintah menyampaikan izinnya saat ini, ketika kondisi belum bisa dikategorikan aman.

"Padahal Lebaran kan 2 bulan lagi, jangan memberi harapan-harapan kepada masyarakat," tegasnya.

Minta kaji ulang

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (TRIBUNNEWS.COM/Firda Fitri Yanda)

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta menhub mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran tahun 2021 mendatang.

Azis pun berharap masyarakat dapat menahan diri dengan tidak melakukan mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19.

"Saya harap masyarakat dapat menahan diri untuk melakukan mudik ke kampung halaman pada saat Hari Raya Idul Fitri 2021 agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah dalam lingkungan keluarga dan kampung halaman," kata Azis, Rabu (17/3/2021).

Politikus Partai Golkar itu berpendapat, tradisi saling memaafkan dalan Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan melalui teknologi-teknologi yang ada.  

Misalnya, aplikasi Whatsapp atau Zoom yang selama ini juga sudah lazim digunakan dalam kegiatan sehari-hari di masa bekerja dari rumah.

"Silaturahim dan silaturahmi saat ini semakin mudah dengan kemajuan teknologi, bisa pakai smartphone, jadi masih dapat bertatap muka," ujar Azis.

Azis pun meyakini, pelarangan mudik tidak menjamin masyarakat tidak pulang ke kampung halaman karena pasti ada masyarakat yang mudik secara diam-diam.

"Seperti yang terjadi tahun lalu, ada yang mengumpet di bagasi bus, ada yang mengakali dengan memasuki kendaraan ke dalam truk," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Mudik Lebaran 2021 yang Disebut Belum Jadi Keputusan Final Pemerintah"

Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved