Mudik Lebaran 2021 Picu Polemik, Ahli Epidemiologi dan Satgas Covid Minta Dibahas Lagi

Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.

Baca juga: Soal Mudik Lebaran, Ganjar Minta Vaksinasi Sopir Diprioritaskan

Baca juga: Setahun Terpuruk, Pekerja PO Bus di Kalideres Berharap Banyak pada Masa Mudik Lebaran Tahun Ini

Meski demikian, dia mengingatkan, apapun keputusan pemerintah terkait mudik Lebaran harus disikapi secara bijaksana oleh masyarakat.

Ia mengharapkan masyarakat diharapkan mengambil keputusan yang terbaik saat tradisi lebaran menjelang.

"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat, untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," tutur Wiku.

FOLLOW US 

Masih belum final Lihat Foto Staf Khusus Presiden Adita Irawati.(Fabian Januarius Kuwado) Karena terjadi perbedaan pernyataan, Kemenhub membuat pernyataan baru. 

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, tidak ada perbedaan sikap antara Kemenhub dan Satgas Penanganan Covid-19 soal mudik Lebaran 2021.

"Pak Menhub menyampaikan tidak bisa melarang atau mengizinkan karena harus dikoordinasikan. Jadi sudah satu jalan. Tidak ada yang berbeda," ujar Adita saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Virus Corona Adita menjelaskan, pemerintah masih akan melakukan pembahasan terkait pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini.

Dengan demikian, keputusan diperbolehkan atau tidaknya mudik masih belum pasti.

Adita menuturkan, pihaknya tidak bisa secara sepihak melarang atau mengizinkan pelaksanaan mudik.

Pada tahun lalu, Kemenhub hanya bisa menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020, yang merupakan aturan pelaksana dari keputusan larangan mudik rapat terbatas kabinet.

“Tahun ini akan dikoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta Satgas Covid-19,” ujarnya.

Meskipun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat menyatakan Kemenhub tidak melarang pelaksanaan mudik, tetapi menurut Adita pernyataan tersebut bukan lah keputusan absolut pemerintah.

Kondisi pandemi belum aman