Prasetyo Edi Bantah Terlibat Dugaan Korupsi Pembelian Tanah Rumah DP 0 Rupiah di Cipayung

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah, dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan yang ada.

“Perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021).

Video: Rumah Dikelilingi Pagar Beton di Tangerang, Penghuni Rumah Mulai Terdampak

Prasetyo mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Di antaranya DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B.

Kemudian Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perumda Sarana Jaya.

Baca juga: Permudah Daftar Program Rumah DP 0 Rupiah, Anies Luncurkan Aplikasi Samawa

Baca juga: Harga Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap sekitar Rp 200 jutaan

“Jadi, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua Komisi saat itu bukan saya, dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan nggak enak,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai Kepala Daerah di DKI Jakarta, Anies dianggap mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.

“Saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” imbuhnya.

Baca juga: Dua Tahun Menjabat, Anies Dinilai Belum Mampu Hadirkan Rumah DP 0 Rupiah Sesuai RPJMD

Prasetyo mengatakan, setelah anggaran pembelian tanah disetujui dewan, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan duit.

Karena itu, Prasetyo tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.

Meski merasa disudutkan, Prasetyo tidak merasa menjadi kambing hitam atau pihak yang disalahkan dalam kasus ini.

“Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) dan saya nggak merasa (dikambing hitamkan) karena nggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang mengatakan dosanya,” ucap Prasetyo.

Baca juga: Ini yang Dilakukan DKI untuk Menekan Potensi Rumah DP 0 Rupiah Dijadikan Investasi