Jalan Panjang Moeldoko Berambisi Jadi Ketum Partai, Pernah Dekati JK saat Ingin Jadi Ketum Golkar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Informasi terbaru menyebutkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah sejak lama ingin menjadi ketua umum sebuah partai.

Bahkan untuk keinginannya, Moeldoko pernah menemui Jusuf Kalla untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dari tulisan Hamid Awaluddin seperti dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas.TV, Rabu (10/3/2021).

“Pak Moeldoko itu dari dulu memang cari-cari kesempatan masuk dalam politik dan segala macam,” ujar Andi dikutip dari Kompas.tv

Baca juga: Setelah Ancaman Santet, Moeldoko Cs Kini Akan Dipolisikan Gubernur Edy Rahmayadi terkait Kerumunan

Bagi Andi Mallarangeng, keinginan orang untuk berkuasa merupakan hal-hal yang wajar.

Tetapi kemudian Andi menekankan kelaziman untuk berkuasa sepatutnya dilakukan dengan cara membuat partai sendiri.

“Nggak papa, kalau buat partai sendiri,” ujar Andi Mallarangeng.

Sementara itu, Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengkritisi langkah sejumlah mantan kader Partai Demokrat yang menunjuk Moeldoko menjadi Ketua Umum di Kongres Luar Biasa (KLB).

Baca juga: Mengenal SpaceX, Perusahaan Milik Elon Musk yang Akan Bangun Stasiun Antariksa di Biak, Papua

Menurut Burhanuddin, runtutan kekecewaan yang dijabarkan mantan kader Partai Demokrat dengan menunjuk Moeldoko adalah cara penyelesaian tidak sesuai.

“Ketika persoalan itu dibawa ke KLB Deli Serdang, antara persoalan yang dijadikan dasar dengan kesimpulan untuk menunjuk Pak Moeldoko jadi Ketua Umum itu tidak nyambung, tidak klop,” kata Burhanuddin.

Semestinya, kata Burhanuddin, jika persoalan tersebut benar-benar seperti yang dijabarkan harusnya di bawa ke internal partai.

“Kalau kita mengacu kepada Undang-undang partai harusnya mahkamah partai yang bekerja, kalau pun toh misalnya didiskusikan secara baik, bukan Pak Moeldoko, kenapa bukan Pak Marzuki Alie aja sekalian yang merupakan kader dari Partai Demokrat sendiri terlepas dari posisi Pak Marzuki yang sudah dipecat,” ujarnya

Baca juga: Menelisik Misteri Surat Perintah Tiga Belas Maret, Dikeluarkan Soekarno untuk Merevisi Supersemar

Respon Jokowi

Ternyata Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi baru mengetahui Moeldoko terlibat aksi kudeta Partai Demokrat.

Lalu, bagaimana reaksi Jokowi saat tahu Moeldoko terlibat kudeta hingga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan reaksi Jokowi.

Baca juga: Respon Cepat Presiden Jokowi Tanggapi Surat Terbuka, Insan Film Berharap Industri Film Bangkit Lagi

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Buka Suara soal Gejolak Demokrat: Sudah Benar Diam Saja

"Pak Jokowi sekarang sudah mengetahui, tetapi ketika (Moeldoko) akan berangkat (ke Deli Serdang) itu betul-betul tidak mengetahui," kata Mahfud MD, dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab, Kamis (11/3/2021).

Kemudian, setelah desas-desus keterlibatan Moeldoko makin santer terdengar, Mahfud MD pun mengonfirmasi langsung kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Tarian Petruk saat Sambut Jokowi di Jogja Jadi Sorotan, Butet: Faktanya Petruk Hidungnya Panjang

Namun saat bertemu pada Senin (1/3/2021), Mahfud MD menuturkan Presiden Jokowi tak mengetahui mengenai keterlibatan itu.

"Pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya gimana (isu keterlibatan Moeldoko dalam KLB) 'Waduh saya nggak tahu betul itu'," kata Mahfud MD meniru perkataan Jokowi.

Selain itu, Kamis (4/3/2021), Mahfud MD juga mengaku bertemu dengan KSP Moeldoko dan Mensesneg Pratikno di Banten.

Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan Moeldoko tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pada waktu itu kita ngobrol biasa, Pak Moeldoko nggak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB," ungkap Mahfud MD.

Hingga kemudian malam harinya, Mahfud MD mendapat informasi jika Moeldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara.

Kala itu, Mahfud MD langsung mengonfirmasi kebenarannya kepada Moeldoko.

Mahfud MD pun mempertanyakan mengapa Moeldoko tidak memberi tahu Presiden mengenai keterlibatannya dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

Menanggapi pertanyaan Mahfud MD, Moeldoko menjawab jika keterlibatannya dalam isu kudeta adalah urusan pribadinya.

Sementara, ia tidak memberi tahu kepada Presiden Jokowi karena merasa tidak ditanya.

"Tiba-tiba malamnya saya dapat berita Pak Moeldoko akan pergi ke Medan, kita nggak tahu juga."

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Moeldoko, saya tanya Pak Moeldoko nggak cerita kepada Pak Presiden kalau bapak ikut (KLB di Deli Serdang)."

"(Moeldoko menjawab) 'itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya' dan semuanya kaget waktu itu," ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku tidak tahu menahu atas keterlibatan Moeldoko di pusaran konflik kepemimpinan Partai Demokrat.

Bahkan, ia mengetahui keterlibatan itu dari surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3/2021) sore.

Ia pun mengaku kaget dengan gerakan diam-diam dari Moeldoko dan kubu kontra-AHY yang menyelenggarakan KLB di Deli Serdang.

"Baru sorenya ribut orang sudah sampai di Medan semua, saya bilang hebat juga gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan."

"Saya juga tahunya sore karena dapat surat dari AHY," tutur Mahfud.

Sama seperti dirinya, Mahfud bercerita Presiden Jokowi juga kaget saat mengetahui orang terdekatnya terlibat dalam KLB.

Tetapi, lanjut Mahfud, reaksi Presiden Jokowi terkesan santai dan hanya diam saja.

"Dia happy-happy saja tuh, artinya (Presiden Jokowi) dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta), tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja."

"Tapi dia (Presiden Jokowi) kaget betul, saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko tadi saya ketemu."

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Pratikno yang juga bilang 'Bapak (Presiden) nggak tahu lho kok tiba-tiba (Moeldoko) ada disana," ungkap Mahfud.

Sementara, mengenai sentimen keterlibatan Moeldoko yang bisa menyeret nama presiden, Mahfud enggan menanggapi.

Menurutnya, jabatan seseorang di dalam Istana merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu terserah Pak Jokowi saja, kadang kala kan senyum-senyum, diam tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," pungkasnya.