Moeldoko Dipilih Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Sibolangit, AHY: Saya Ketua Umum yang Sah

"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," tambahnya.

Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

"Aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat."

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan."

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tambah Hinca.

Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 ini, penyelenggaraan KLB ilegal juga harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Hinca juga mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan.

Terlebih keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.

"Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.

SBY akan Buat Pernyataan

Mengenai KLB ini, Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan pada Jumat (5/3/2021).

"Hari ini Jumat (5/3/2021), di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan," kata Ossy dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut Ossy, pernyataan ini merespons 'kudeta' terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Termasuk yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang melawan hukum yang berlaku.

Ossy pun mengatakan, agar seluruh kader Partai Demokrat benar-benar menyimak pernyataan dari Presiden RI ke-6 ini.