Breaking News:

WOW Proyek RSUD Malingping Senilai Rp2,5 Miliar lewat Penunjukan Langsung, Ini Kata Gubernur Banten

Penunjukan langsung itu untuk kegiatan Belanja Modal Software dan Hardware Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS).

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim saat Soft Launching Gedung RSUD Malingping. Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan penjelasan secara detail terkait adanya proyek di RSUD Malingping senilai Rp2,5 miliar dengan metode Penunjukan Langsung (PL). 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan penjelasan secara detail terkait adanya proyek di RSUD Malingping senilai Rp2,5 miliar dengan metode Penunjukan Langsung (PL).

Di mana proyek tersebut pada kegiatan Belanja Modal Software dan Hardware Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS).

Menurut pria yang akrab disapa WH ini, metode penunjukan langsung itu berdasarkan pertimbangan dari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Jokowi ke Maumere Sebabkan Kerumunan Warga, Netizen Bandingkan Kasus Habib Rizieq, Ini Kata Istana

Baca juga: Dicopot Anies karena Kasus Kerumunan Habib Rizieq, Kini Bayu Meghantara Dilantik jadi Kabiro ORB DKI

Baca juga: Anies Copot Kepala Dinas Sumber Daya Air, Terkait Banjir Cipinang Melayu dan Kemang?

"Saya mengklarifikasi bahwa pembangunan lanjutan di Rumah Sakit Malingping dengan nilai Rp2,5 miliar pada proyek Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pengadaan barang dan jasanya boleh dilakukan melalui metode Penunjukkan Langsung telah sesuai aturan dan prosedur," ujar Gubernur Banten, Kamis (4/3/2021).

Wahidin juga menjelaskan bahwa itu sesuai prosedur berdasarkan hasil review BPKP, bersifat spesifik, hak paten dan proyek lanjutan.

"Pertimbangannya adalah boleh sesuai dengan hasil review BPKP, sesuai spesifikasi, sesuai asas hak paten dan proyek lanjutan, jadi ga ada masalah karena sudah sesuai prosedur," tutur Gubernur.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti bahwa tidak semua proyek di atas Rp200 juta itu, harus ditenderkan atau pengadaan langsung.

Tapi dapat juga melalui metode penunjukan langsung dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (1), metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya terdiri atas;

a. E-purchasing

b. Pengadaan langsung

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved