Breaking News:

Berita Jakarta

Jokowi Cabut Perpres Investasi, Pemrov DKI Enggan Tanggapi Soal kepemilikan Saham PT Delta Djakarta

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Pemrov DKI Enggan Tanggapi Soal kepemilikan saham produsen bir, PT Delta Djakarta

Delta Jakarta via Kontan
Sejumlah minuman bir Produksi PT Delta Jakarta. Pemprov DKI sudah lama memiliki saham di perusahaan ini. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta enggan menanggapi pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal oleh Presiden RI Jokowi.

Dengan dicabutnya regulasi itu, investasi miras di sejumlah daerah otomatis dibatalkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi pencabutan regulasi itu.

Dia menyebut, kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional.

“Kami di pemerintah daerah tidak mencampuri kebijakan pemerintah pusat,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Rina Gunawan Meninggal, Rumah Teddy Syach di Kawasan Sentul City Tampak Kosong Tidak Ada Aktifitas

Meski demikian, Ariza meyakini pemerintah pusat bersama DPR RI akan mengeluarkan keputusan terbaik untuk warganya.

Dia meminta khalayak untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait investasi miras.

“Tugas kami di Pemprov melaksanakan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat, dan pemerintah daerah membuat Perda, Pergub Kepgub dan sebagainya,” imbuhnya.

Baca juga: Daus Mini Dituding Mantan Istri Tak Berikan Nafkah Anak, Ini Penjelasannya

Di sisi lain, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap keukeuh ingin melepas kepemilikan saham produsen bir, PT Delta Djakarta.

Pihaknya akan tetap menjual saham bir karena menjadi bagian janji kampanye pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada 2017 lalu.

Namun demikian, penjualan saham itu memerlukan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta selaku mitra kerja Pemprov DKI.

“Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, jadi ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta,” kata Ariza. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved