Breaking News:

OTT KPK

Nurdin Abdullah Diciduk KPK, Sekjen PDIP: Banyak yang Kaget dan Sedih

Menurut Hasto, Nurdin dikenal sebagai sosok yang baik dan dinilai masyarakat memiliki integritas.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel ER sebagai penerima dan AS selaku pemberi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget begitu mendengar Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK, dalam dugaan kasus suap pengadaan infrastruktur.

Menurut Hasto, Nurdin dikenal sebagai sosok yang baik dan dinilai masyarakat memiliki integritas.

"Karena beliau kan menurut penilaian masyarakat yang kemarin menyampaikan ke saya banyak yang kaget, banyak yang sedih, karena beliau orang baik," kata Hasto dalam acara 'Gowes Bareng PDIP', di kawasan Monas, Senayan, Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Lagi, Bareskrim Tolak Laporan yang Permasalahkan Kerumunan Jokowi di NTT

Meski begitu, kata Hasto, pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas Korupsi.

PDIP, menurutnya solid dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Memang di dalam situasi ini kita dukung upaya KPK dalam memberantas korupsi, maka partai dalam keadaan solid," tuturnya.

Baca juga: Minta AHY Terima Kenyataan KLB, Darmizal: Kalau Kalah Minggir, Jika Menang Upgrade Elektabilitas

DPP PDIP, menurut Hasto, telah menugaskan Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri untuk segera ke Makassar menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Nurdin, kata Hasto, sempat berbicara kepada Andi, bertanggung jawab dunia akhirat, tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan.

Meskipun demikian, PDIP tetap akan menunggu proses hukum yang ada di KPK.

Baca juga: Dipecat Demokrat karena Dukung KLB, Ketua DPC Kabupaten Tegal Minta Uang Rp 500 Juta Dikembalikan

"Ya nanti kami akan lihat perkembangan, tetapi partai tidak melakukan intervensi hukum terhadap masalah tersebut."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved