Breaking News:

Jokowi Buka Izin Investasi Miras, MUI: Mulutnya Teriak Pancasila, Praktiknya Kapitalisme

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengaku kecewa atas tindakan pemerintah menetapkan industri mirAS sebagai kategori usaha terbuka.

Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Imlek Nasional Tahun 2021, Sabtu (20/02), secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi keras atas tindakan pemerintah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai kategori usaha terbuka. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bereaksi keras atas tindakan pemerintah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai kategori usaha terbuka.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Di mana Anwar Abbas mengaku kecewa atas tindakan pemerintah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai kategori usaha terbuka tersebut.

Baca juga: Jokowi ke Maumere Sebabkan Kerumunan Warga, Netizen Bandingkan Kasus Habib Rizieq, Ini Kata Istana

Baca juga: Dicopot Anies karena Kasus Kerumunan Habib Rizieq, Kini Bayu Meghantara Dilantik jadi Kabiro ORB DKI

Baca juga: Anies Copot Kepala Dinas Sumber Daya Air, Terkait Banjir Cipinang Melayu dan Kemang?

"Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/2/2021) dikutip dari Tribunnews.

Anwar melihat dengan adanya kebijakan ini tampak sekali bahwa bangsa Indonesia ini dilihat dan diposisikan oleh pemerintah serta dunia usaha sebagai objek.

Yaitu objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya.

"Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas," katanya.

"Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah."

"Karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini," tambah Anwar.

Semestinya, dikatakan Anwar, pemerintah tidak memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak.

"Serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya."

Halaman
1234
Editor: Mohamad Yusuf
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved