Breaking News:

Vaksinasi Covid19

Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri Sudah Dikeluarkan, Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar

Menteri Kesehatan keluarkan aturan soal vaksinasi Covid-19 secara mandiri, meski begitu masih dilaksanakan gratis

Warta Kota
Aturan vaksinasi Covid19 sudah dikeluarkan pemberiannya masih gratis Foto: Dosis vaksin covid-19 sinovac asal tiongkok yang ditunjukan oleh tenaga vaksinator RSU Kota Tangsel. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sah, Kemenkes telah menerbitkan aturan vaksinasi corona atau vaksinasi Covid-19 mandiri atau gotong royong. 

Lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), aturan ini merevisi Permenkes RI No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 atau corona. 

"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 atau corona) sehingga perlu diganti," demikian tertulis pada bagian pertimbangan regulasi tersebut.

Baca juga: Pedagang Pasar Ciputat Berharap Ada Edukasi dari Pemkot Tangsel Sebelum Program Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Cegah Lansia Mengantri Panjang Saat Vaksinasi Covid, KPCPEN akan Buat Pendaftaran Onine

Yang menarik untuk dicermati dalam aturan baru No 10/2021 tentang vaksinasi corona  yang diteken 24 Februari 2021 itu adalah: 

Pertama, defisini vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi corona atau Covid-19 yang pelaksanaannya dilakukan kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga

Kedua, dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa pendanaan vaksinasi corona atau Covid 19 ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha. 

Adapun, “Besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi (corona atau Covid-19) gotong royong yang dibiayai badan usaha nantinya ditetapkan oleh menteri,” tulis aturan dalam Pasal 23 ayat 1 dalam aturan itu.

Ketiga, yang juga harus dicermati adalah jika vaksinasi corona itu dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, tarif yang berlaku tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan menteri. 

Baca juga: Presiden Jokowi Sampaikan Alasan Awak Media Diberi Vaksinasi Covid-19

Keempat, dalam pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 atau corona dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Dus, ini artinya, perusahaan yang wajib membayar pembelian vaksin mandiri atau gotong royong ke pemerintah atau BUMN, namun perusahaan dilarang mengenakan biaya atas vaksin corona ke karyawan lantaran vaksin Covid-19 diberikan gratis. 

Halaman
1234
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved