Yusril Ihza Mahendra Tanggapi Pernyataan JK Soal Demokrasi: Jika Dijalankan, Negara yang Akan Runtuh

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra tanggapi terkait pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla soal demokrasi.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal pernyataan Jusuf Kalla tentang demokrasi di Indonesia ini pun jadi hangat diperbincangkan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra yang juga sebagai Pakar Hukum Tata Negara ini menilai jika demokrasi dijalankan negara akan runtuh.

"Jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh," ungkapnya Yusril Ihza Mahendra, pada Sabtu (13/2/2021).

Baca juga: Viral Abu Janda Akui Dibayar Mahal Kubu Jokowi Sebagai Buzzer atau Influenzer, Apakah Uang APBN?

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 14/2021, yang Menolak Divaksin Covid-19 Jaminan Sosialnya Bakal Dicabut

Baca juga: Jokowi Minta Rakyat Lebih Aktif Mengkritik, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?

Menurut Yusril Ihza Mahendra kembali, persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan?

"Sedari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep pun enggak selesai-selesai,"

"Sistem dan rincian pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali bongkar pasang, sistem kepartaian juga begitu"

"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai," ungkapnya Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, ujar Yusril, pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, kerap bongkar pasang.

Ditegaskannya, konsep demokrasi menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri.

"Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir,"

"Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru. Kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan?"

"Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja"

"Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," katanya.

Mengutip Tribunnews.com, sebelumnya Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.

Hal itu, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu. Agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah."

"Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," tutur JK.

Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," ujarnya.

Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.

Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.

Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya"

"Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi."

"Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," papar JK.

(CC/Wartakotalive.com/Tribunnews.com)