Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Covid-19 Cuma Seorang di Satu RT, yang Dilockdown Seluruh Kota

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para wali kota dan wakil wali kota, mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan serta menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T).

Bila diperlukan, kata Presiden, Wali Kota juga bisa menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro.

"Jika dirasa perlu ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro dalam lingkup yang kecil."

• Tuntutan untuk Pinangki Dinilai Terlalu Rendah, Kejagung: Itu Persepsi, Tergantung Dilihat dari Mana

"Baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja," kata Presiden dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apekesi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Presiden mengingatkan para kepala daerah agar tidak menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun karantina satu kota, hanya karena ada beberapa orang yang terkena Covid-19.

Karena, seringkali pengetatan kegiatan dilakukan karena segelintir kasus Covid-19 saja.

• Sosok King Maker di Kasus Djoko Tjandra Tak Terungkap, Kejaksaan Agung Serahkan kepada KPK

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, (tapi) yang di-lockdown seluruh kota."

"Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota, untuk apa? Ini yang sering kita keliru di sini," tuturnya.

Dengan seperti itu, kata Presiden, maka kebijakan penanganan Covid-19 tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

• Polisi Tetap Proses Kasus Cuitan Evolusi, Meski Abu Janda dan Natalius Pigai Sudah Bertemu

"Kita memang harus bekerja lebih detail lagi."

"Lockdown skala mikro, mikro lockdown, jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," ucap Jokowi.

Agar bisa menerapkan PPKM mikro, wali kota, kata Presiden, harus memetakan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail.

• Natalius Pigai: Buzzer Banyak Dibenci, Pemimpin Tidak Boleh Memelihara

Sehingga, diketahui di mana penyebaran virus terjadi, dan langkah apa yang harus dilakukan.

"Enggak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown."

"Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain, melockdown seluruh negara, melockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya yang jatuh."

"Jadi hati-hati mengenai ini," tegasnya.

Jokowi: Mini Lockdown yang Berulang Lebih Efektif Ketimbang Tutup Satu Kota Atau Provinsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan intervensi berbasis lokal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Berkaitan dengan intervensi berbasis lokal."

• Hatta Ali Tak Kenal Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, tapi Berkawan dengan Anita Kolopaking

"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten kota," kata Presiden.

Menurut Presiden, pembatasan berskala mikro akan lebih efektif menekan penyebaran Covid-19.

Mulai dari pembatasan di tingkat desa, tingkat kampung, tingkat RW, RT, kantor, atau pondok pesantren.

• Ekstasi Produksi Rumahan di Cipondoh Berlambang Transformers, Dua Minggu Hasilkan 400 Butir

"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ujar Presiden.

Jangan sampai, menurut Presiden, dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, pemerintah daerah menggenerailisir kondisi. Karena, hal itu akan merugikan banyak orang.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," paparnya.

• Luncurkan Buku Pilihan Buat Pak Jokowi: Mundur Atau Terus, Amien Rais: Bangsa Kita Dibelah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten," kata Presiden.

• Jakarta Sumbang 1.380 Pasien Baru Covid-19 pada 13 September 2020, 958 Orang Sembuh

Menurut Presiden, seperti yang sudah sering disampaikan, strategi yang paling efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah strategi berbasis lokal, baik itu pembatasan di tingkat RT, RW, desa, ataupun kampung.

"Sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus."

"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten atau kota, tidak semuanya berada pada posisi merah, yang 20 itu."

• DAFTAR Sanksi Bagi Pelanggar PSBB di Jakarta: Kerja Sosial, Denda Rp 150 Juta, dan Cabut Izin Usaha

"Sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir," ucap Presiden.

Begitu juga menurut Presiden di tingkat kabupaten, yang tidak semua kecamatan kondisi risiko penularannya sama. Sehingga, treatment atau penanganannya tidak sama pula.

"Tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama, (zona) merah semuanya."

• Kembali Terapkan PSBB, Anies Baswedan: 12 Hari Pertama September Kasus Aktif Covid-19 Naik 49 Persen

"Ada hijau, ada yang kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan keputusan atau kebijakan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, atau kota, harus melihat terlebih dahulu data sebaran.

Sehingga, keputusan yang diambil tepat dalam menekan penyebaran virus.

• UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 13 September 2020: Tambah 3.636, Pasien Positif Tembus 218.382 Orang

"Kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif, dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," paparnya. (Taufik Ismail)