MAKI Ungkap Keterlibatan Anggota DPR di Kasus Suap Bansos Covid-19, Pakai Kode Bina Lingkungan

Padahal, para rekanan tersebut tidak memiliki kemampuan, pengalaman, dan kompetensi dalam penyediaan maupun pendistribusian sembako untuk bansos.

"Oknum pemberi rekomendasi 'bina lingkungan' diduga pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR adalah ACH," beber Boyamin.

Boyamin menyebut oknum anggota DPR tersebut bukan berasal dari PDIP atau nama politisi Senayan yang telah mencuat sebelumnya.

• Bupati Terpilih Sabu Raijua Terbukti Warga Amerika Serikat, Kader PDIP, Wakilnya dari Demokrat

Bahkan, diduga terdapat sejumlah politisi dari beberapa partai politik yang terkait dengan rekomendasi 'bina lingkungan' tersebut.

"Untuk istilah 'bina lingkungan' ini terdapat dugaan rekomendasi berasal dari oknum DPR di luar PDIP."

"Artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," paparnya.

• Tanggapi Wacana Lockdown Akhir Pekan, Bupati Bogor Ade Yasin: Agak Berat

Boyamin menuturkan, kongkalikong dalam penunjukan rekanan tersebut menurunkan kualitas dan harga sembako yang disalurkan ke masyarakat.

Akibatnya, merugikan masyarakat dan negara.

Boyamin memastikan akan segera menyampaikan informasi mengenai istilah 'bina lingkungan' dan pihak-pihak yang terkait kepada KPK.

• Menteri Kesehatan Minta Tambahan Anggaran Rp 132 Triliun, untuk Vaksin Covid-19 Paling Banyak

Boyamin menegaskan akan menempuh praperadilan jika KPK tidak menindaklanjuti informasi tersebut.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya, termasuk mencadangkan upaya praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," ucapnya.

KPK Minta MAKI Lapor

KPK meminta Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan temuannya mengenai istilah 'bina lingkungan' terkait kasus dugaan suap bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Kami menyadari peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting."

"Untuk itu kami silakan Boyamin Saiman sebagai bagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui adanya dugaan peristiwa korupsi tersebut."

• Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga Amerika Serikat, Disdukcapil Bilang WNI Saat Diklarifikasi KPU