Berita nasional

Masalah Utama di Tubuh Partai Demokrat Adalah AHY, Misal Ada Pungutan DPP Tak Ada Pertanggungjawaban

Tayang: Rabu, 3 Februari 2021 10:50 WIB

Masalah Utama di Tubuh Partai Demokrat Adalah AHY, Misal Ada Pungutan DPP Tak Ada Pertanggungjawaban

TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO

Sejumlah mantan kader Partai Demokrat menggelar konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2/2021), soal isu pengambilalihan kepemimpinan dari tangan AHY. Masalah utaman ditubuh partai itu diakui kepemimpinan AHY yang tak transpaan soal pertanggungjawaban

Baca Selanjutnya:

Terungkap Penyebab Ledakan Pamulang! Bukan Meteor Atau Septic Tank

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ternyata memang banyak keluhan di tubuh Partai Demokrat, isu kudeta hanyalah letupan kecil dari banyaknya masalah di tubuh Partai yang didirikan Mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Figur AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dianggap menjadi sentral masalah.

Misalnya hal kecil saja seperti adanya pungutan DPP Partai Demokrat semasa dipimpin AHY, padahal sebelumnya belum ada.

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diungkapkan dalam konferensi pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021) membuat geger publik. Pasalnya, AHY mengungkapkan bahwa adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. (Youtube Agus Yudhoyono)

Jika janji biaya 50 persen operasional Pilkada yang dianggap isapan jempol.

Paling utama adalah rencana Kongres V Partai Demokrat yang dianggap menyalahi AD/ART partai.

Hal itu disampaikan Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat dalam sebuah konferensi pers.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan, keluhan itu antara lain terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat setelah mendengar, menyimak, dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader berbagai daerah," kata Yahya dalam konferensi pers, diktuip dari tayangan Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Yahya menuturkan, terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, banyak kader yang menilai putusan kongres dipaksakan dan merupakan bentuk demokrasi semu.

Menurut Yahya, kongres itu juga dianggap cacat hukum karena dilakukan tidak berdasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Yaitu tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian," kata Yahya.

Sementara, terkait kepemimpinan AHY, Yahya menyebut para kader di daerah mengeluhkan adanya pungutan iuran dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.

Menurut Yahya, hal tersebut sebelumnya tidak terjadi pada kepemimpinan para ketua umum sebelumnya. Kemudian, lanjut Yahya, para kader di daerah juga mengeluhkan soal janji DPP Partai Demokrat untuk membiayai operasional pilkada sebesar 50 persen yang tidak dilaksanakan.

"Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan dan tidak maksimal," kata dia.

Masih soal pilkada, Yahya menyebut, proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat kini ditarik ke DPP serta tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah.

"Pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya, yaitu Profesor Budhisantoso, Bapak Hadi Utomo almarhum, dan Bapak Anas Urbaningrum, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing," kata Yahya.

AHY Jangan Cengeng

Sementara itu politikus senior Partai Demokrat Marzuki Alie meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menjadi pemimpin partai yang cengeng.

Hal tersebut disampaikan Marzuki menyikapi pernyataan AHY yang menyebut ada kader dan pihak pejabat negara ingin mengambil alih Partai Demokrat darinya secara paksa atau kudeta.

"Kudeta apa si? Lalu kenapa memangnya, misalnya ada? Kok rame. Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, trik kiri, ada suka tidak suka," ujar Marzuki Alie saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

"Seorang pemimpin harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak usah cengeng, mau surati Pak Jokowi, jangan cengeng lah," sambung Marzuki.

Marzuki Alie (Warta Kota/angga bhagya nugraha)

Menurutnya, pemimpin partai politik seharusnya mampu menggerakan seluruh kader untuk tetap solid agar tidak mudah digoyang oleh pihak eksternal maupun internal.

"Artinya, pimpin secara profesional, tegaskan aturan partai, mekanisme partai diikuti," ucap mantan Ketua DPR itu.

Marzuki pun lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, di mana saat ini terdapat gerakan-gerakan internal yang ingin melengserkannya.

"Waktu itu gonjang-ganjing kan banyak, menjatuhkan sekjen lah, tidak pernah saya respon dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja, buktikan kerja kita bagus, kita tunjukkan dan hasilnya kita menang Pemilu saat itu," ujar Marzuki.

Karena itu, Marzuki berpesan kepada AHY untuk lebih bijak lagi dalam memimpin Partai Demokrat, tanpa mengungkap persoalan internal ke publik dan menuduh pihak lain terlibat.

"Beliau orang muda, bagus. Tapi mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama presiden, klarifikasi ke presiden, etikanya tidak ada," paparnya.

"Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu, tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah pak Jokowi menanggapi itu, kan tidak pas juga. Kalau ada orang, si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya, jangan orang-orang sekitarnya nuduh-nuduh," sambung Marzuki.

Tidak Solid

Pengamat politik dan Founder Lembaga Survey Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) seharusnya bersikap percaya diri menghadapi masalah dugaan kudeta di tubuh Partai Demokrat saat ini.

Hendri menyebutkan bahwa siapapun yang akan berupaya merebut kepemimpinan pada Partai Demokrat bisa dihadapi selama AHY dapat memastikan bahwa kadernya solid.

"Mas AHY yakinkan diri aja kalo memang Demokrat solid, jangankan Moeldoko, yang lebih kuat dari Moeldoko pun mestinya Mas AHY pede bahwa Demokrat enggak bakal bisa dikudeta. Kalo solid enggak usah kalah gertak," katanya dihubungi Kompas.com, Selasa (2/2/2020).

Hendri menilai, upaya yang dilakukan AHY dan Partai Demokrat dengan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo sudah tepat.

"Apa yang dilakukan AHY mengirimkan surat ke Jokowi sudah benar. Itu artinya (agar) menjadi perhatian Presiden," ujar Hendri.

Lebih lanjut, Hendri menyebut, apabila AHY diganti secara paksa, itu justru akan menghancurkan Partai Demokrat.

"Kalo kemudian mau mengkudeta Demokrat itu tidak ingin membuat Demokrat lebih besar, pastinya akan lebih hancur, lebih runtuh. Karena Demokrat itu tokoh sentralnya masih ada, ya SBY," papar Hendri.

Adapun diketahui, saat ini sudah ada lima nama tokoh yang terseret dalam dugaan kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Kelima nama itu disebut oleh politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dan Rachland Nashidik.

Nama-nama tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal.

Moeldoko sudah merespons tudingan keterlibatan dalam upaya mendongkel AHY.

Menurut mantan Panglima TNI ini, isu bergulir dari foto-foto yang tersebar antara dirinya dan para tamu yang datang ke kantornya.

Moeldoko juga meminta agar permasalahan ini tidak perlu melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko, Senin (1/2/2021) kemarin.

"Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali. Tak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Itu urusan saya, Moeldoko ini. Bukan sebagai (Kepala) KEP," tegas Moeldoko.