Berita nasional
Masalah Utama di Tubuh Partai Demokrat Adalah AHY, Misal Ada Pungutan DPP Tak Ada Pertanggungjawaban
Masalah Utama di Tubuh Partai Demokrat Adalah AHY. Misalnya hal kecil saja seperti adanya pungutan DPP Partai Demokrat semasa dipimpin AHY.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ternyata memang banyak keluhan di tubuh Partai Demokrat, isu kudeta hanyalah letupan kecil dari banyaknya masalah di tubuh Partai yang didirikan Mantan Presiden dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Figur AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dianggap menjadi sentral masalah.
Misalnya hal kecil saja seperti adanya pungutan DPP Partai Demokrat semasa dipimpin AHY, padahal sebelumnya belum ada.
Jika janji biaya 50 persen operasional Pilkada yang dianggap isapan jempol.
Baca juga: Disebut Terlibat Rencana Kudeta Partai Demokrat, Ini Profil Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Saran ke Moeldoko: Jika Tuduhan Demokrat Tak Benar, Ambil Langkah Hukum
Paling utama adalah rencana Kongres V Partai Demokrat yang dianggap menyalahi AD/ART partai.
Hal itu disampaikan Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat dalam sebuah konferensi pers.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan, keluhan itu antara lain terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat.
"Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat setelah mendengar, menyimak, dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader berbagai daerah," kata Yahya dalam konferensi pers, diktuip dari tayangan Kompas TV, Selasa (2/2/2021).
Baca juga: Vinessa Inez Terjun ke Bisnis Fesyen, Tidak Mudah Hidupi Anak Setelah Menjadi Janda di Usia Muda
Yahya menuturkan, terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, banyak kader yang menilai putusan kongres dipaksakan dan merupakan bentuk demokrasi semu.
Menurut Yahya, kongres itu juga dianggap cacat hukum karena dilakukan tidak berdasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
"Yaitu tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian," kata Yahya.
Sementara, terkait kepemimpinan AHY, Yahya menyebut para kader di daerah mengeluhkan adanya pungutan iuran dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.
Baca juga: Sepatu Terbaru dari Asics Hasil Kerjasama dengan Perancang Busana Bulgaria Kiko Kostadinov
Menurut Yahya, hal tersebut sebelumnya tidak terjadi pada kepemimpinan para ketua umum sebelumnya. Kemudian, lanjut Yahya, para kader di daerah juga mengeluhkan soal janji DPP Partai Demokrat untuk membiayai operasional pilkada sebesar 50 persen yang tidak dilaksanakan.
"Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan dan tidak maksimal," kata dia.
Masih soal pilkada, Yahya menyebut, proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat kini ditarik ke DPP serta tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah.
