PPKM Tak Efektif, IDI Sarankan PSBB Super Ketat Alias Lockdown, tapi Ekonomi Bisa Ambruk

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKKM) diperpanjang hingga 8 Februari mendatang, namun angka harian kasus positif Covid-19 belum menunjukkan arah terkendali.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan, sebaiknya pemerintah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Menurut Slamet, tidak pilihan untuk pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia, meski berdampak secara ekonomi.

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

"PSBB super ketat, bahasa kasarnya lockdown, cuma memang ekonominya bisa jatuh."

"Tapi kalau enggak begitu masyarakat enggak displin. Vaksin belum ada," ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/2/2021).

PB IDI menilai, langkah tersebut perlu dipertimbangaan lebih jauh oleh Presiden Joko Widodo, agar lebih mementingkan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang sangat ketat, angka kasus positif Covid-19 dapat diturunkan.

"Yang penting ini pembatasan mobilitasi masyarakat."

"Ekonomi akan jatuh, tapi kesehatan masyarakat terselematkan, dan kematian akan berkurang," tutur Slamet.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Hal itu ia sampaikan saat rapat terbatas mengenai pendisiplinan melawan Covid-19, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi di rapat tersebut, seperti dikutip Wartakotalive dari laman setkab.go.id.

Baca juga: Habiburokhman Pimpin Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Wagub DKI Jadi Anggota

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Selamat siang;

Salam sejahtera buat kita semuanya.

Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 Januari sampai 25 Januari.

Kita harus omong apa adanya, ini tidak efektif.

Mobilitas juga masih, tinggi, karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi Covid-19-nya tetap naik.

Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif.

Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat.

Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten.

Ini hanya masalah implementasi ini.

Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan.

Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana, agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu.

Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang benar.

Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, pakai, diberi tahu (mengenai) apa, apa, apa, apa.

Ini memang harus kerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan, di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati.

Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun.

Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal Covid-19-nya juga turun, tapi ini enggak.

Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula.

Ya memang formula standar itu enggak ada, negara lain ya enggak ada.

Yang formula standar apa enggak ada, yang benar yang mana juga enggak ada. Yang lockdown-pun kan juga eksponensial juga.

Saya rasa sore ini, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.

Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi. Saya rasa itu sebagai pengantar.

Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa.

Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa.

Dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 31 Januari 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 269.718 (25.0%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 150.336 (13.9%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 125.355 (11.6%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 112.795 (10.5%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 48.261 (4.5%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 41.212 (3.8%)

RIAU

Jumlah Kasus: 29.008 (2.7%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 26.979 (2.5%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 26.204 (2.4%)

BALI

Jumlah Kasus: 26.152 (2.4%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 21.825 (2.0%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 20.865 (1.9%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 18.076 (1.7%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 15.237 (1.4%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 14.310 (1.3%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 13.453 (1.2%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 11.976 (1.1%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 10.009 (0.9%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 9.501 (0.9%)

ACEH

Jumlah Kasus: 9.228 (0.9%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 8.099 (0.8%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 7.793 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 7.574 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 7.040 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 6.727 (0.6%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 6.426 (0.6%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 4.905 (0.5%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 4.667 (0.4%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 4.580 (0.4%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 4.579 (0.4%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 4.308 (0.4%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 3.932 (0.4%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 3.732 (0.3%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 3.452 (0.3%). (Rina Ayu)