Demokrat Sebut Ada Upaya Ambil Alih Kepengurusan, Andi Arief Blak-blakan Sebut Nama Moeldoko

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan satu sosok yang dianggap sebagai orang dekat presiden Jokowi.

Dia adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Pernyataan Andie Arif ini menjawab rasa penasaran publik yang sebelumnya bertanya-tanya siapa orang dekat Presiden Jokowi yang diduga terlibat dalam rencana pengambilalihan kepengurusan Partai Demokrat.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi Arief di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Kepengurusan AHY Nyaris Dikudeta, SBY Minta Penguasa Politik Lebih Bermoral dan Beradab

Baca juga: Disebut Hanya Berhalusinasi, Jubir Demokrat Ossy Dermawan: Kami Tak Sembarangan Keluarkan Pernyataan

Hal itulah, menurut Andi Arief, yang membuat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi.

Pasalnya, menurut Andi Arief, saat mempersiapkan pengambilalihan Demokrat, Moeldoko menyatakan mendapatkan restu dari Jokowi.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," imbuh Andi Arief.

Baca juga: Diserang Pasukan Buzzer usai Sebut Abu Janda Rasis, Alissa Wahid: Sekarang Saya Baru Paham

Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko pada Senin malam ini berencana melakukan jumpa pers tentang situasi perpolitikan terbaru.

Bantah Halusinasi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, menjawab tudingan politikus NasDem yang menyebut keterangan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang adanya upaya politik pengambilan Partai Demokrat adalah halusinasi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali sebelumnya menyatakan bahwa tudingan adanya orang Istana yang terlbat dalam perencanaan 'kudeta' Partai Demokrat hanya tudingan tidak mendasar.

"Itu halusinasi itu, itu halusinasi, tuduhan nggak mendasar, apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat, sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80%," kata  Ahmad Ali di Jakarta, Senin (2/1/2021).

Baca juga: AHY Sebut Orang di Lingkaran Jokowi Terlibat Rencana Kudeta Partainya, Ferdinand: Saya Tak Percaya

"Kepentingan Pak Jokowi kan hanya mengamankan kebijakan dia di DPR kan, saat ini sudah ada 80% partai di barisan Pak Jokowi, jadi untuk apalagi untuk mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.

Sementara itu, Ossy menyebut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh AHY bukanlah isapan jempol belaka.

Bahkan, Ossy menegaskan bahwa partainya sudah mengantongi bukti dan saksi sebelum menyampaikan pernyataan itu.

Baca juga: SBY Berpesan kepada Para Penguasa Politik Agar Lebih Bermoral dan Beradab Berpolitik, Sindir Siapa?

"Maaf bung, Demokrat bukan partai yg sembarangan keluarkan pernyataan. Semua yang disampaikan Ketum AHY memiliki fakta kesaksian yang kuat.

Jika ada yang ganggu kedaulatan & kehormatan partai, jelas kami lawan. Tentunya dengan cara yang beradab dan sesuai pranata hukum," tulis Ossy Ossy Dermawan dalam akun Twitternya, Senin.

Sementara itu, politisi Demokrat lainnya, Rachland Nashidik menyebutkan adanya seorang yang mengaku utusan pemerintah yang menggoda para kader Demokrat agar ikut 'mengkudeta' kepengurusan AHY.

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

Baca juga: Eks Waka BIN Bongkar Sosok Abu Janda, Sebut Penyusup di NU, Ingatkan Masih Ada Penyusup Lain

"Publik sebenarnya hanya berurusan dengan 1 orang yang mengaku utusan istana karena kita semua punya kepentingan yang sama terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Adanya kader yang tergoda oleh bujuk rayu istana adalah masalah internal partai yang akan kami selesaikan belakangan," tulis Rachland

Pernyataan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai tersebut secara paksa.

AHY menyebut informasi itu ia dapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY lewat konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Baca juga: Unggah Foto Kolase Dirinya Berbaju Pengantin bersama Fadli Zon, Dewi Tanjung:Dia Bukan Suami Saya ya

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 orang.

Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Serta, 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Baca juga: Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer Kerahkan 1000 Pengacara untuk Bela Abu Janda

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

Baca juga: Cuitan Abu Janda Bikin Gaduh, Yenny Wahid: NU Diajari untuk Mengayomi, Tidak Membuat Keresahan

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo."

"Untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," paparnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.