Breaking News:

Berita Bekasi

Berdiri di Sepadan Sungai, Sofyan Djalil dan Basuki Sidak Pelanggaran Tata Ruang Grand Kota Bintang

Berdiri di Garis Sepadan Sungai, Sofyan Djalil dan Basuki Hadimuljono Sidak Pelanggaran Tata Ruang Kawasan Bisnis Grand Kota Bintang Bekasi

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi kawasan bisnis Grand Kota Bintang, di Jalan Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu (27/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi kawasan bisnis Grand Kota Bintang di Jalan Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu (27/1/2021).

Kedatangan kedua menteri itu dalam rangka peninjauan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasalnya, kawasan bisnis ini berdiri di dekat garis sepadan aliran sungai.

"Pelaksanaan pemanfaatan ruang, berupa pembangunan sektoral dan masyarakat harus mengacu pada peraturan rencana tata ruang yang telah ditetapkan," kata Sofyan dalam keterangan kepada awak media, pada Rabu (27/1/2021).

Ia mengungkapkan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan Grand Kota Bintang Bekasi untuk area komersil yakni berupa, perubahan alur sungai.

Perubahan itu juga tidak memiliki izin dari Kementerian PUPR terkait perubahan alur sungai tersebut.

Maka perlu dikenakan sanksi administrasi bidang penataan ruang, yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula enam meter menjadi kembali 12 meter beserta sempadan sungai selebar lima meter yang diperuntukan sebagai RTH (ruang terbuka hijau).

Pengenaan sanksi pemulihan ruang dilakukan karena sempadan sungai dalam Perda RTRW.

"Jadi kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi ini merupakan bagian dari Kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Sanksi pemulihan ruang merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar," tuturnya.

Maka selanjutnya, pengembang harus mematuhi atau menjalankan sanksi adminitratif tersebut.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved