Breaking News:

Kriminalitas

Eks Capim KPK: Menteri Sofyan Djalil Jangan Diam, Banyak Anak Buahnya Main Mata dengan Mafia Tanah

Mantan Calon Pimpinan KPK: Menteri Sofyan Djalil Jangan Diam, Banyak Anak Buahnya Main Mata dengan Mafia Tanah

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Mantan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), JJ Amstrong Sembiring 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), JJ Amstrong Sembiring mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia, Sofyan Djalil agar mengambil tindakan terkait adanya dugaan oknum Kementerian ATR yang tidak profesional.

Bahkan dicurigai bermain mata dengan mafia tanah.

Hal tersebut disampaikan JJ Amstrong Sembiring merujuk perkara Nomor 78 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tergugat Sofyan Djalil.

Sofyan Djalil lanjutnya, diperkarakan karena diduga tidak mengambil langkah tegas terkait tindakan anak buahnya yang melawan putusan hukum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus sengketa tanah dan bangunan bekas kantor DPD PAN DKI di Jalan Tebet Raya Nomor 24A, Tebet Jakarta Selatan.

Terlebih, putusan hukum MA atas perkara antara antara Haryanti Sutanto dengan Soerjani Sutanto itu sudah berkekuatan tetap (inkrah).

"Saya sendiri selaku kuasa hukum dari Ibu Haryanti Sutanto. Beliau bersengketa dengan kakaknya (Soerjani Sutanto) terkait sengketa tanah dan bangunan yang pernah digunakan sebagai kantor DPD PAN DKI ini," kata JJ Amstrong Sembiring di kawasan Tebet pada Minggu (24/1/2021).

Lebih lanjut dipaparkannya, adapun putusan kasasi MA yang diabaikan Kementerian ATR/BPN tersebut berbunyi, 'Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemohon, Soerjani Sutanto, harus ditolak'.

"Putusan majelis hakim MA ini menurut saya bisa dikatakan cukup ekstrem dalam arti kutip. Ada kalimat 'harus' loh. Kalimat ini sangat jarang sekali digunakan," ujarnya.

Dengan putusan MA tersebut, kata Amstrong, maka secara otomatis menbatalkan putusan-putusan sebelumnya.

Lanjut Amstrong, PK No. 214/PK/Pdt/2017 Tertanggal 15 Juni 2017 yang diajukan Pemohon, yakni Soerjani Sutanto tidak dapat dibenarkan, karena tidak pernah mengajukan gugatan/tuntutan terhadap kliennya, Haryanti Sutanto, yang menyatakan tanah dan bangunan bekas kantor DPD PAN DKI tersebut adalah miliknya.

Baca juga: Hujan Deras Sejak Pagi, 10 Titik di Kota Bekasi Terendam Banjir

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved