VIDEO KSPI Kembali Demo di Monas, Menuntut Pembatalan UU Omnibus Law

Draf setebal 1.187 halaman beredar setelah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mengungkapkannya ke publik.

5 Permasalahan buruh

Sebelumnya, pada hari yang sama, buruh meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat adil dalam melihat lima permasalahan buruh yang tertuang dalam Undang-undang Omnibus Law.

Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelum memberikan berkas Judicial Review ke MK, Senin (2/11/2020).

Said meminta para hakim MK melihat dampak yang ditimbulkan UU Omnibus Law Cipta Kerja terhadap hak konstitusional buruh.

Pertama ialah dampak tidak adanya batasan kerja kontrak yang diatur dalam UU Omnibus Law.

"Batasan waktu kontrak dan periode kontrak yang dihapuskan dalam UU Ciptaker akan ada implikasi kontitusional pada warga negara," ujar Said ditemui depan Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Ada Demo Buruh Penolakan Omnibus Law, Sejumlah Rute Transjakarta Direkayasa, Simak Selengkapnya

Sebab tidak adanya batasan waktu kontrak terhadap buruh maka akan memungkinkan pekerja dikontrak seumur hidupnya.

Sehingga pekerja tidak memiliki kesempatan untuk menjadi karyawan tetap.

Selain itu, buruh juga meminta hakim MK melihat poin UU Omnibus Law yang dianggap dapat mengurangi upah buruh.

Sebab dalam UU itu pemerintah hapuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Baca juga: Hore, Anies Baswedan Akhirnya Naikan UMP DKI Jakarta Tahun 2021 Sebesar Rp 4,4 juta

Meskipun pemerintah menggantinya dengan UMK bersyarat namun hal itu dianggap tidak dapat melindungi buruh untuk mendapatkan hak-haknya.

"Tapi apakah adil perusahaan sendal jepit nilai upah minimunnya sama dengan upah minimum pabrik Toyota? atau Freeport? Jadi Ini yang kami minta MK memutuskan dengan seadil-adilnya," tegas Said.

Selain itu, buruh juga menyoroti UU Omnibus Law yang dapat merugikan buruh dalam hal jam kerja, outsourcing, dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pihak buruh masih menunggu agar judicial review dapat diterima MK.

Sebab, saat berita ini dilaporkan, Presiden Jokowi belum tandatangani UU Omnibus Law sehingga para buruh belum mendapat nomor undang-undang tersebut.