VIDEO KSPI Kembali Demo di Monas, Menuntut Pembatalan UU Omnibus Law

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia  KSPI, melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2021).

Mereka melakukan aksi lanjutan dan terus menyuarakan menolak omnibuslaw karena menurutnya dapat merugikan kaum buruh.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Kahar S Cahyono mengatakan pihaknya akan mengerahkan ribuan buruh saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan akan ada aksi besar-besar saat pembacaan putusan MK, bahkan ia mengklaim jumlahnya sampai puluhan ribu orang.

Kahar meminta MK profesional dan objektif dalam memutus judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo menandatangani omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020).

Rancangan undang-undang yang disahkan itu tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Draf UU Cipta Kerja  tersebut telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Hak Karyawan Kontrak untuk Jadi Pegawai Tetap Terancam Hilang

Baca juga: Setelah Muncul Beberapa Versi, UU Cipta Kerja yang Resmi Berlaku Berisi 1.187 Halaman, Ini Link-nya

Baca juga: 5 Pernyataan Sikap Buruh Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Judicial Review UU Cipta Kerja

Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.

Berisi 1.187 halaman

Draf final omnibus law UU Cipta Kerja yang diunggah di situs resmi Kemensetneg berisi 1.187 halaman.

Sebelumnya diketahui jumlah halaman UU Cipta Kerja kerap berubah-ubah.

Mulanya di situs DPR (dpr.go.id), diunggah draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 1.028 halaman.

Kemudian, di hari pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dua pimpinan Badan Legislasi DPR memberikan draf setebal 905 halaman.

Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada 12 Oktober 2020.