Vaksinasi Covid19

Usulan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Epidemiolog: Belum Ada Bukti Sudah Divaksin Tidak Tertular

Sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan oleh warga yang hendak melakukan perjalanan, tanpa menunjukkan PCR test atau antigen.

Warta Kota
Vaksinasi Covid-19 Massal di Balikota DKI Jakarta 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengkritisi rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan insentif berupa sertifikat kesehatan digital, kepada warga yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19.

Sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan oleh warga yang hendak melakukan perjalanan, tanpa menunjukkan PCR test atau antigen.

Menurut Windhu, hal tersebut kurang tepat, lantaran seseorang yang telah divaksin masih berpotensi tertular dan menulari orang lain.

Baca juga: Masih Sesak Napas, Rizieq Shihab Dipindahkan ke Rutan Bareskrim

"Menkes akan memberikan serifikat Covid-19 supaya bebas terbang ke mana saja tanpa tes PCR, swab antigen, itu keliru."

"Enggak boleh seperti karena dia (orang yang divaksin) masih bisa menular, meski dirinya terlindungi."

"Dia tidak akan sakit tapi masih bisa menulari orang lain," ujarnya saat dihubungi Tribunnews, Jumat (16/1/2021).

Baca juga: Okky Bisma Sosok Humoris, Suka Bercanda Saat Rekannya Sesama Kru Sriwijaya Air Sedang Stres

Ia menerangkan, meski telah divaksin, penerima harus disiplin protokol kesehatan, sampai 70 persen masyarakat Indonesia telah divaskinasi untuk membentuk herd imunity atau sekitar 15 bulan ke depan.

"Jadi betul-betul kalau orang sudah divaksinasi supaya melindung dirinya, maka dia harus protokol kesehatan 3M-nya sampai 15 bulan ke depan untuk melindungi orang lain," papar Windhu.

Ia menerangkan, hasil efikasi vaskin Covid-19 Sinovac belum memberikan bukti vaksin tersebut mampu melindungi orang dari terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Butuh Anggaran Hingga Rp 75 Triliun, Pemerintah Kejar 108 Juta Dosis Gratis

Windhu melanjutkan, dari hasil efikasi yang diumumkan BPOM lalu, vaksin tersebut mampu memberikan perlindungan agar jika terinfeksi maka sakitnya tidak menjadi parah.

"Orang yang divaksin belum ada bukti bahwa tidak bisa tertular."

"Sekarang antibodi belum bisa mencapai mukosa hidung dan tenggorokan."

Baca juga: MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold, Pemohon Dianggap Tak Rugi

"Antibodi (vaksin Sinovac sudah melindungi paru-paru)."

"Jadi kalau terinfeksi tidak memiliki gejala, bahkan terhindar dari gejala berat, artinya terlindungi dari sakit."

"Belum ada bukti sudah divaksin tidak tertular."

Baca juga: Kalah Praperadilan, Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Peringatan Maulid Nabi Dipersepsi Sebagai Kejahatan

"Orang divaksin mungkin saja kemasukan virus tapi tidak membuat dia sakit," paparnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham mengusulkan adanya sertifikat bagi warga yang disuntik vaksin Covid-19.

Usulan itu muncul saat rapat kerja lanjutan antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (14/1/2021).

Usulan tersebut kemudian disambut baik oleh Budi.

Baca juga: Masih Sesak Napas, Rizieq Shihab Dipindahkan ke Rutan Bareskrim

Dia lantas mengusulkan agar sertifikat itu nantinya berbentuk digital.

Menurutnya, sertifikat digital itu nantinya juga bisa memberi keuntungan bagi masyarakat, karena bisa digunakan sebagai syarat bepergian dengan pesawat.

Atau, seperti pengganti test PCR maupun antigen.

Baca juga: Okky Bisma Sosok Humoris, Suka Bercanda Saat Rekannya Sesama Kru Sriwijaya Air Sedang Stres

"Saya rasa ide Bu Aliyah bisa saya pakai, misal kalau yang sudah vaksin, kami akan kasih sertifikat."

"Cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet," ujar Budi, di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

"Sehingga kalau beliau terbang atau mau pesan tiket di Traveloka, tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen."

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Butuh Anggaran Hingga Rp 75 Triliun, Pemerintah Kejar 108 Juta Dosis Gratis

"Dengan menggunakan electronic health certification itu dia langsung bisa lolos dan terintegrasi," imbuhnya.

Budi mengatakan usulan sertifikat itu bagus dan akan diberikan jika masyarakat mau divaksin.

Dia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait hal itu.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold, Pemohon Dianggap Tak Rugi

"Ide tersebut saya rasa bagus dari bapak ibu dewan, saya akan bicarakan dengan Kemenhub."

"Jadi sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka lakukan vaksinasi," jelasnya.

Budi berpendapat sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Baca juga: Kalah Praperadilan, Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Peringatan Maulid Nabi Dipersepsi Sebagai Kejahatan

Dia mencontohkan ketika masyarakat menonton konser, bepergian ke pasar, atau ke pengajian bersama, dapat menunjukkan sertifikat tersebut.

Bila rencana pemberian sertifikat digital ini berjalan, Budi mengatakan akan melibatkan pengembang aplikasi dari anak muda Indonesia untuk membuat aplikasi sendiri, sebagai sistem screening.

"Bisa, asal ada health certificate dalam bentuk Google Wallet."

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 14 Januari 2021: Rekor Baru Lagi! Pasien Positif Tambah 11.557 Orang

"Kita cari aplikasi-aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia, agar bisa jadi mekanisme screening yang baik dan online," papar Budi.

Namun, usulan tersebut mendapatkan kritik dari anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo.

Rahmad mengingatkan Budi, pemberian vaksin bukan berarti pandemi Covid-19 telah selesai.

Baca juga: 19 Januari 2021 Sore, Komisi III DPR Putuskan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Atau Tidak

Dia mengimbau agar kebijakan ini dikaji dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan penularan Covid-19.

"Hati-hati, divaksin belum berarti bebas."

"Divaksin kemudian melayu (pergi) sana-sini, kena virus, naik pesawat, nularin semua Pak, hati-hati," ujar Rahmad.

Baca juga: Besok 21 Tokoh di Jakarta Bakal Divaksin Covid-19, Anies dan Ariza Tak Disuntik karena Penyintas

Budi pun menanggapi kritikan Rahmad dengan mengatakan protokol kesehatan tetap harus ditegakkan oleh masyarakat.

"Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai, Pak," ucap Budi. (Rina Ayu)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved