Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19 Sinovac, Fraksi PDIP Bakal Tertibkan Anggotanya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pimpinan Fraksi PDIP DPR akan menertibkan setiap anggotanya yang tidak sejalan dengan arahan partai.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto, merespons sikap anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 Sinovac.

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan."

Baca juga: Jadi Calon Kapolri Pilihan Jokowi, Mobil Komjen Listyo Sigit Prabowo Cuma Toyota Fortuner

"Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.

Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 di Istana Mulai Pukul 10.00, Bakal Disiarkan Langsung

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak tegas divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan Cina, Sinovac, itu.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 12 Januari 2021: Pasien Positif Melonjak 10.047 Jadi 846.765 Orang

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."

"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19, Maruf Amin Kapan?

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek."

"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tuturnya di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Lebih dari 5 Kali Telepon Menhub Tanyakan Perkembangan Kecelakaan SJ182, Ini Instruksinya

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi."

"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir

"Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi."

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini."

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan

Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"

"Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000."

"Pasti yang murah untuk orang miskin."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin."

"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, habis ini stunting, udah tau deh, udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya. (Seno Tri Sulistiyono)