Profil Ribka Tjiptaning yang Tolak Vaksin Covid-19, Seorang Dokter dan Keturunan Ningrat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ribka Tjiptaning yang merupakan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP mendadak menjadi perbincangan publik.

Pasalnya Ribka Tjiptaning tiba-tiba menolak vaksin covid-19.

Di mana pada hari ini, Rabu (13/1/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para pejabat negara lainnya akan menjalan vaksinasi covid-19.

Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakan vaksin Sinovac yang berasal dari China tersebut saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Kisah Agesti Ayu yang Penjarakan Ibu Kandungnya, Ngotot tidak Cabut Laporan, ini Alasannya

Baca juga: Fungsi Black Box yang Kini sedang Dicari di Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh di Kepulauan Seribu

Baca juga: Ramai Dikaitkan dengan Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182, Apa Itu Post Mortem dan Ante Mortem?

Penolakan Ribka tersebut beralasan belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 tersebut.

Bahkan, Ribka pun siap menerima sanksi akibat dari penolakan vaksin covid-18 itu.

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," tegasnya.

Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19, Maruf Amin Kapan?

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek. Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tambhanya di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Lalu bagaimanakah sosok Ribja Tjiptaning yang sebenarnya?

Berikut profil Ribka Tjiptaning yang dikutip dari TribunJogja.

Dikutip tribunjogja.com dari halaman wikipedia Ribka yang juga seorang dokter ini adalah keturunan ningrat alias berdarah biru.

Ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo.

Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.

Sewaktu kecil, Ribka yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah 1 Juni 1959.

Dalam hal pendidikan, Ribka mengenyam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dari tahun 1978 hingga tahun 1990.

Setelah lulus dan menjadi seorang dokter, ia pun membuka sebuah klinik kesehatan di kawasan Ciledug, Tangerang. Ribka pun telah menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak 1992.

Hingga kini, ia telah tiga kali berhasil masuk ke Senayan, yaitu pada 2004, 2009, dan 2019.

Saat ini, ia merupakan salah satu anggota dari Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Sebelumnya, Ribka pun pernah menjabat sebagai Ketua di komisi yang sama pada periode 2009-2014.

Di komisi IX, ia menyoroti masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Pada 2015, ia pernah menyampaikan penilaiannya yang menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Jokowi ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ia juga pernah mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP).

Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan telah menjalani masa kerja selama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun.

Selain JHT, di 2015 Ribka juga mengritik BPJS Kesehatan.

Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat. Sebab, ia menilai masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.

Februari 2018, Ribka juga pernah melontarkan kritik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketimpangan tindakan terhadap pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil dan kelas besar.

Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pun menjadi pembicaraan.

Pasalnya, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang.

Baca juga: Cerita Shinta Korban Pesawat Sriwijaya Air, Terus Tertidur di Mobil dan Berjalan Gontai ke Bandara

Baca juga: Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air yang Jatuh, Separuhnya Gajinya untuk Bersedekah

Baca juga: Anak Riyanto Penumpang Sriwijaya Air SJ 182, Sempat Menangis Pegangi Tangan dan Melarang Pergi

Akibat kasus tersebut, Ribka pun dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ribka juga sempat dihadapkan pada petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan.

Adapun alasan penolakan tersebut selain karena kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat infus.

Dalam kasus tersebut, ada anjuran kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk pabrik lain.

Kemudian, pada 2018, namanya kembali terseret dalam kasus ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung karena menuding 85 persen kader PDIP adalah PKI.

Alfian menyatakan bahwa pernyataannya bersumber dari ucapan Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI.

Terakhir, Ribka pun kembali menarik perhatian saat menyampaikan kritik dalam rapat kerja antara Komisi IX bersama Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS.

Pemerintah Cari Solusi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pihaknya akan membicarakan usulan subsidi terhadap iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan dengan kementerian terkait.

"Memang nanti ada subsidi. Ini juga akan dibicarakan antar-kementerian," kata Muhadjir setelah kunjungannya ke beberapa rumah sakit di Malang, Jawa Timur, Jumat (9/11/2019).

Dia berharap agar DPR dapat memahami semua proses untuk rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mengingat hal ini menyangkut dana yang begitu besar.

"Saya tak bisa janji muluk-muluk, akan kami carikan solusi secepatnya," kata dia.

Kendati demikian, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengakomodasi keinginan DPR agar iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III mandiri tidak naik.

Pihaknya akan tetap melihat, menghitung, dan mempertimbangkan dari berbagai sisi atas penolakan kenaikan iuran tersebut.

"Saya tahu DPR bawa aspirasi, tapi pemerintah juga memahami bahwa kami harus memenuhi sesuai kemampuan pemerintah, termasuk soal anggaran," kata dia.

Jika usulan subsidi ini dipenuhi, kata dia, dibutuhkan Rp 4 triliun dalam setahun. Dengan demikian, tak mudah untuk memutuskan hal tersebut sehingga harus ada penghitungan yang benar.

"Saya harus konsultasi dengan Menteri Keuangan bagaimana kesiapannya. Kalau ada alternatif, apa yang harus kita lakukan?" ujar dia.

"Kami sangat serius perhatikan masalah ini. Jadi mohon yang terhormat DPR, bahwa kami juga sedang mencari solusi terbaik," kata dia.

Link Siaran  Langsung Jokowi Vaksinasi Covid-19

Vaksin Covid-19 akan disuntikkan kali pertama pada hari ini, Rabu (13/1/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19 tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Sinovac yang berasal dari China kepada Jokowi tersebut akan disiarkan langsung pada pukul 10.00 WIB.

"Di Istana jam 10," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tribunnews, Selasa (12/1/2021).

Vaksinasi Sinovac itu sendiri mulai dilakukan ketika telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari BPOM, serta telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Baca juga: Kisah Agesti Ayu yang Penjarakan Ibu Kandungnya, Ngotot tidak Cabut Laporan, ini Alasannya

Baca juga: Fungsi Black Box yang Kini sedang Dicari di Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh di Kepulauan Seribu

Baca juga: Ramai Dikaitkan dengan Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182, Apa Itu Post Mortem dan Ante Mortem?

Dalam vaksinasi covid-19 kepada Jokowi tersebut, Heru menjelaskan mekanismenya sama seperti simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat, pada 18 November 2020 lalu.

Di mana saat itu, Presiden melakukan sidak simulasi pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Mekanisme SOP seperti standart di puskesmas tempo hari," ujarnya.

Adapun berdasarkan Juknis dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi dimulai dengan proses pendaftaran dan verifikasi data.

Setelah itu dilakukan skrining, anamnesa, dan pemeriksaan fisik sederhana. Sebelum imunisasi dilakukan, ada edukasi vaksinasi Covid-19.

Setelah adanya edukasi mengenai vaksin Covid-19, baru dilakukan penyuntikan.

Vaksinator yang melakukan penyuntikan adalah dokter, perawat, atau bidan yang memiliki komptensi.

Baca juga: Cerita Shinta Korban Pesawat Sriwijaya Air, Terus Tertidur di Mobil dan Berjalan Gontai ke Bandara

Baca juga: Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air yang Jatuh, Separuhnya Gajinya untuk Bersedekah

Baca juga: Anak Riyanto Penumpang Sriwijaya Air SJ 182, Sempat Menangis Pegangi Tangan dan Melarang Pergi

Setelah vaksinasi dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pencatatan.

Petugas mempersilakan sasaran yang telah diberi vaksin untuk menunggu 30 menit.

Hal itu dilakukan sebagai antisipasi apabila ada KIPI (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi).

Setelah itu sasaran yang telah divaksin nantinya akan diberi kartu vaksinasi dan penanda.

Sasaran yang telah divaksin juga diberi edukasi pencegahan Covid-19.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, proses vaksinasi kepada Presiden esok, akan disiarkan kepada publik.

Masyarakat dapat melihat langsung proses pemberian vaksin kepada Presiden.

"Jadi prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," ucap Bey.

Sebelumnya, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan.

Penyuntikan perdana rencananya akan dilakukan pada 13-15 Januari 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi perdana Covid-19 dibagi ke dalam 3 kelompok.

"Jadi akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2021).

Baca juga: Tinggalkan Anak-Istri demi Musibah Sriwijaya Air, Ungkap Kisah Uang Rp30 M dalam Kapal Tenggelam

Kelompok pertama adalah Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat, dan pejabat daerah.

Kelompok kedua adalah pengurus profesi organisasi kesehatan dan key opinion leader kesehatan pusat dan daerah.

Kelompok ketiga adalah tokoh agama pusat dan daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu akan disiarkan mulai pukul 09.00 WIB melalui channel Youtube Sekretariat Presiden.

Klik tautan ini untuk LIVE Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, Pukul 09:00 WIB

Daftar Pejabat Publik Disuntik Vaksin Pertama

Sejumlah pejabat publik mewakili kelompok pertama juga akan disuntik bersamaan dengan Presiden.

Yakni, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, ketua Satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo, dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Pada tanggal yang sama, ada Ketua IDI Muhammad Daeng, Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, dan ahli vaksin milenial Digayuza Rambe.

Kemudian, Ketua MCCC Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Muhammad Makky Zamzami, Najwa Shihab, dr Tirta, Raffi Ahmad, dan Bunga Citra Lestari mewakili kelompok kedua.

Kelompok ketiga vaksinasi perdana adalah Ketua PBNU Marsudi Syuhud, perwakilan Muhammadiyah, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ustaz Das'ad Latief, Perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Sementara, vaksinasi pada 14 dan 15 Januari akan dilakukan kepada pejabat publik daerah, gubernur, Sekda, Kadinkes, Kapolda, Pangdam, dan Dirut RSUD Rujukan Covid-19 mewakili kelompok pertama.

Selain itu, pengurus profesi dan asosiasi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah mewakili kelompok kedua, dan tokoh agama daerah mewakili kelompok ketiga.

Presiden akan menggunakan vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada Desember tahun lalu.

Presiden menyatakan dirinya menjadi orang pertama vaksin bukan untuk mendahulukan diri sendiri, melainkan untuk memastikan vaksin yang akan digunakan aman.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal."

"Jadi, siap-siap saja," cetus Presiden.

Rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Profil Ribka Tjiptaning Pengkritik Pedas BPJS, Sosok Keturunan Ningrat Campuran Solo - Jogja