Orang dari Luar Negeri Wajib Dikarantina Lima Hari di Hotel, WNI Gratis, WNA Bayar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Satgas Udara Penanganan Covid-19 masih melakukan proses karantina terhadap warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI), yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Satgas Udara Penanganan Covid-19 Kolonel Pas MA Silaban mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi kepada berbagai instansi untuk proses karantina.

"Kami juga melakukan pembaruan terhadap hotel yang menjadi lokasi karantina."

Baca juga: Front Persatuan Islam Bakal Ajukan Surat Keterangan Terdaftar Atau Tidak? Ini Kata Aziz Yanuar

"Agar dapat menampung seluruh penumpang pesawat internasional ini," kata Kolonel Silaban lewat keterangan tertulis, Jumat (1/1/2021).

Ia juga menyebutkan, proses karantina bagi WNA dan WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta diutamakan melakukan karantina di wilayah Jakarta dan Tangerang.

"Kami juga berkoordinasi penuh dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), terkait ketersediaan kamar hotel untuk karantina," jelas Kolonel Silaban.

Baca juga: Pandemi Covid-19 di Indonesia Masuki Tahap Kritis pada 6 Bulan Pertama 2021, Ini Alasannya

Kemudian menurut Kolonel Silaban, WNI dibebaskan dari biaya akomodasi untuk karantina, sedangkan WNA diharuskan menggunakan biaya sendiri.

"Proses karantina penumpang pesawat internasional ini, baik WNI dan WNA, berlangsung selama lima hari, dan nantinya akan dilakukan tes Covid-19 kembali," ujar Kolonel Silaban.

Menurutnya, seluruh proses kedatangan internasional berjalan lancar, mulai dari penumpang turun dari pesawat, hingga keluar imigrasi dan bea cukai menuju bus ke tempat karantina.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 2 Januari 2021: Pasien Positif Tambah 7.203 Jadi 758.473 Orang

Lamanya karantina adalah 5 hari.

Pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia pada periode 1–14 Januari 2021, ketentuan ini sesuai Surat Edaran 04/2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19.

Kebijakan untuk melarang WNA masuk ke Indonesia untuk mencegah penyebaran mutasi baru Covid-19.

Baca juga: Ini Rekomendasi KPK Cegah Korupsi Pengadaan Vaksin Covid-19, Jangan Langsung Beli dalam Jumlah Besar

Kolonel Pas MA Silaban mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pintu gerbang Indonesia akan melakukan sejumlah antisipasi.

Menurutnya, sejumlah personel di Bandara Soekarno-Hatta akan memastikan peraturan terkait larangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia berjalan baik.

"Meski begitu tidak semua WNA dilarang untuk masuk ke Indonesia, terdapat pengecualian, yaitu bagi pemegang visa diplomatik dan visa dinas," terangnya.

Baca juga: Muncul Organisasi Baru Berakronim FPI, Mahfud MD: Mendirikan Apa Saja Boleh Asal Tak Melanggar Hukum

Sesuai SE Nomor 04/2020, lanjut Kolonel Silaban, Indonesia akan menutup sementara masuknya WNA dari semua negara, baik penerbangan langsung atau transit.

Tetapi Kolonel Silaban juga menyebutkan, ada dispensasi untuk WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, yaitu untuk mereka yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta khusus tanggal 1 Januari 2021 pukul 00.00 WIB - 06.00 WIB.

Dispensasi ini, menurut Kolonel Silaban, terkait operasional penerbangan yang dinamis.

Baca juga: Warga Depok yang Meninggal Akibat Covid-19 Bisa Dapat Santunan Kematian Rp 15 Juta, Ini Syaratnya

"Tetapi jika masih ada WNA yang mendarat pada periode pelarangan masuk Indonesia, maka harus terbang kembali ke luar Indonesia."

"Kami akan meminta WNA kembali terbang ke negara asal, apabila sudah masuk periode larangan, dan hal itu akan kami pastikan berjalan," tegasnya.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 2 Januari 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 187.585 (24.7%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 86.250 (11.3%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 85.762 (11.3%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 83.584 (11.0%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 32.187 (4.2%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 27.587 (3.6%)

RIAU

Jumlah Kasus: 25.181 (3.3%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 23.649 (3.1%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 18.703 (2.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 18.319 (2.4%)

BALI

Jumlah Kasus: 17.859 (2.4%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 15.419 (2.1%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 13.250 (1.8%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 12.679 (1.6%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 11.945 (1.6%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 9.894 (1.3%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 9.784 (1.3%)

ACEH

Jumlah Kasus: 8.761 (1.2%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 8.019 (1.1%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 7.033 (0.9%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 6.471 (0.8%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 6.012 (0.8%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 5.772 (0.8%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 5.783 (0.8%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 3.879 (0.5%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 3.866 (0.5%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 3.690 (0.5%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 3.683 (0.5%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 3.296 (0.4%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 3.136 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 2.782 (0.4%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 2.477 (0.3%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 2.216 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 1.960 (0.3%). (Hari Darmawan)