Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti Menolak Jadi Wakil Menteri, Hidayat Nur Wahid Beri Apresiasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ada satu pembicaraan yang mencuat pada momentum pelantikan para menteri dan wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Selain masih berisikan wajah-wajah lama, ternyata ada salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang memutuskan tidak bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Dia tidak lain adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, nama Abdul Mu'ti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Siapa Sosok HN Christian, Penyidik Senior KPK dari Polri yang Memutuskan Mundur?

Sikap penolakan Prof Abdul Mufti tersebut mendapatkan sejumlah apresiasi, terutama dari pihak oposisi.

Salah satunya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

HNW, sapaa Hidayat, menganggap keputusan Abdul Mukti tepat.

Sebab, dengan berada di luar pemerintah, tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat.

"Salut dengan sikap Prof Abdul Mukti, Sekum @muhammadiyah. Kontribusi memajukan Indonesia dan mencerahkan warganya, memang tetap bisa dilakukan dari luar Pemerintahan. Itu dipentingkn untuk check dan balances dengan independensi yang berintegritas, yang menguatkan demokrasi dan masyarakat madani," tulis Hidayat Nur Wahid dikutip dari Twitter pribadinya.

Baca juga: Kilas Balik Intimidasi terhadap Pengikut Ahmadiyah hingga Tudingan Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah

Amanah yang berat

Kepada Kompas.com, Mu'ti bercerita, Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim sempat menghubunginya pada Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.

Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).

Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Baca juga: Menag Yaqut Akan Afirmasi Kelompok Syiah dan Ahmadiyah

Mu'ti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.

"Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.

Mu'ti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.

"Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi.

Namun keputusan tersebut batal para Rabu (23/12/2020) pagi.

Baca juga: Resmi Jadi Pemain JDT, Syahrian Abimanyu Ucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Besar Madura United

Baca juga: Kilas Balik Intimidasi terhadap Pengikut Ahmadiyah hingga Tudingan Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah

"Pagi, setelah shalat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.

"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.

"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Abdul Mu'ti dan Cerita di Balik Penolakan Jabatan Wamendikbud..."