VIDEO Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 & Prioritaskan Program Vaksinasi di Tahun Anggaran 2021

WARTAKOTALIVE.COM --- Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," Presiden menegaskan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Baca juga: VIDEO Harga Vaksin Covid-19 untuk Rakyat Masih Belum Final

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali.

Baca juga: Ganjar Targetkan 21,2 Juta Warga Jawa Tengah Divaksin Covid-19, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," tuturnya.

Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

Baca juga: Ini Makna Vaksin Covid-19 Mandiri, Bisa Bayar Sendiri Atau Ditanggung Perusahaan

"Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya," tandasnya.

Jokowi Mau Disuntik Vaksin Covid-19 Bareng Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersedia disuntikkan vaksin Covid-19 asalkan berbarengan dengan masyarakat yang menerima suntikan tersebut.

"Presiden kemarin bilang saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat," ujar Luhut dalam agenda virtual Shopee, Sabtu (12/12/2020).

Luhut meminta agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap presiden.

Menurut Luhut, Jokowi memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

"Jadi jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa," kata Luhut.

"Tapi presiden kan enggak mau, nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," sambung Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.

Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan Kepala Negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.

"Ya kalau saya, nanti diputuskan bahwa (yang) pertama disuntik presiden, ya saya siap," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Vaksin Covid-19 Akan Didistribusikan dengan Data yang Terintegrasi

Pemerintah akan mengelola sistem distribusi vaksin Covid-19 secara terintegrasi bersama.

Sistem distribusinya akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Dimana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) termasuk di dalamnya.

"Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Pemerintah dalam hal ini, KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, PT Bio Farma dan pihak terkait lainnya, sedang berkomunikasi secara intensif, untuk memastikan proses pendistribusian yang profesional, tepat sasaran dan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Masyarakat diminta bersabar menunggu informasi lebih lanjut terkait rencana distribusi vaksin Covid-19.

"Untuk informasi lain yang lebih teknis, seperti porsi dan wilayah pembagian akan disampaikan kemudian setelah tahap-tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan," kata Wiku.

Sementara itu pemerintah menyiapkan 32 juta vaksin Covid-19 gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan yang tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, dengan rentang usia 19-59 tahun.

Hal itu diungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang diterima Tribunnews, Rabu (9/12/2020).

"Pemerintah menyiapkan untuk 32 juta (untuk vaksin gratis), mereka yang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan."

"Di mana mereka yang tanpa komorbid dan juga usianya antara 19 sampai dengan 59 tahun," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan melakukan program vaksinasi Covid-19 bertahap hingga 2022.

Untuk 32 juta orang yang termasuk program vaksinasi pertama, diharapkan dapat membentuk herd imunity atau kekebalan kelompok.

"Jadi pertama kan tentu vaksin ini bertahap, dan tentu kalau teorinya kan ada yang namanya herd imunity."

"Kuncinya tetap vaksin ini bukan sesuatu yang sifatnya instan, tetapi ini adalah yang berjangka waktu 2020-2022," jelasnya.

Meski vaksin telah ada, diharapkan masyarakat tetap patuh dan displin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M.

Ia pun menyampaikan, pemerintah  terus berupaya memaksimalkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.

"Tetap 3M menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, yaitu norma itu tetap harus dijalankan, karena vaksin itu akan berjalan secara bertahap," terang Ketua KCPEN ini.

Sebelumnya, 1,2 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, vaksin ini sebenarnya telah melewati proses uji klinis pada Agustus lalu.

"Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta doss vaksin Covid."

"Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung dari Agustus lalu," jelas Jokowi.

Sementara, ada pula vaksin yang akan didatangkan dalam bentuk bahan baku untuk nantinya diproduksi oleh Bio Farma.

"Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan ini akan tiba 15 juta dosis vaksin."

"Dan Januari 30 juta dosis dalam bentuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma," jelas Jokowi.

Pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya.

(CC/Wartakotalive.com/Kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Ingin Mendahului, Jokowi Ingin Disuntik Vaksin Covid-19 Bersamaan dengan Rakyat"