Ikuti Langkah Jokowi, Ketua Fraksi NasDem Siap Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin di Jakarta

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

Baca juga: Ini Makna Vaksin Covid-19 Mandiri, Bisa Bayar Sendiri Atau Ditanggung Perusahaan

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden Jokowi.

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin secara baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin tidaklah mudah, sehingga perlu komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik," ujarnya.