Tri Rismaharini Dianggap Cocok Menjadi Menteri Sosial, CISA: Sudah Saatnya Bu Risma Naik Level

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI--- Pasca terjungkalnya Juliari Batubara dari kursi Menteri Sosial akibat kasus korupsi bantuan sosos covid-19, Walikota Suryabaya Tri Rismaharini disebu-sebut berpeluang yang akan menggantikannya.

Meskipun sama-sama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Risma dinilai memiliki integritas serta profesionalitas.

"Banyak yang mendorong agar kalangan profesional diprioritaskan untuk membereskan manajemen di Kementerian Sosial, apalagi patut diduga kepercayaan publik terhadap menteri dari partai politik sangat kecil," kata Pasrani Mendrofa, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) di Bekasi, pada Minggu (13/12/2020).

Baca juga: MAKI Duga Bansos Covid yang Ditilap Mensos Juliari per Paket Rp33.000 Bukan Cuma Rp 10 Ribu

Tidak hanya itu, Herry sapaan akrabnya menyampaikan bahwa keberadaan Kementerian Sosial disaat pandemi Covid-19 menjadi penting dalam konteks ketahanan sosial secara nasional.

"Di samping profesionalitas sebagai prasyarat menjadi Mensos, yang dibutuhkan adalah pribadi yang memiliki Integritas yang tinggi, kemampuan serta kapasitas selama memimpin di masa pandemi harus teruji apalagi Kementerian Sosial menjadi penting sebagai katalisator ditengah-tengah kondisi krisis akibat pandemi covid-19," tutur Herry.

Baca juga: Komisi VIII DPR Sudah Ingatkan Kemensos Soal Transparansi Program Bantuan Perlindungan Sosial

"Sejak awal kabinet Indonesia Maju, Risma berpotensi masuk jadi Menteri namun ditolak lantaran ingin menyelesaikan tugasnya di Surabaya secara paripurna. Sekarang sudah saatnya Bu Risma naik level dan memberikan dampak ke seluruh Indonesia," jelas Herry.

Lebih lanjut Herry optimistis bahwa masyarakat yang sempat menurunkan kepercayaannya kepada Kemensos karena kasus korupsi bansos akan kembali meningkat jika dipimpin oleh Risma.

Hal ini karena dari sisi kepemimpinan, pelayanan publik, kesejahteraan, Risma sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan tingkat nasional maupun internasional.

Baca juga: Pernah Digaji 1 Juta, Ini Jejak Karir Politik Mensos Juliari yang Diduga Korupsi Bansos Covid-19

"Kursi mensos ini kan diperuntukkan kepada PDI-Perjuangan mestinya tetap di sana, jika Presiden Jokowi tetap ingin merawat harmonisasi pada kondisi sekarang ini maka perlu sosok yang tidak hanya sekedar politisi saja ada profesionalnya maka Tri Rismaharini adalah pribadi yang ideal," pungkasnya. 

Juliari ditangkap, PDIP Dirugikan 

Seperti diketahui, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi tersangka dugaan korupsi bansos covid-19. 

Lebih detailnya, Ia menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap pengelolaan dana bantuan sosial atau bansos penanganan covid-19. 

Dilansir dari acara Apa Kabar Indonesia Malam TvOne, Politikus PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan bahwa dirinyalah bersama partai PDIP yang merasa paling dan pertama tersakiti.

Ia menambahkan, partainya lah yang paling dirugikan atas tertangkapnya Juliari Batubara,

Baca juga: Sebanyak 90.533 KK Prasejahtera di Kota Tangerang Tercatat Penerima Paket Sembako dari Kemensos

Meski begitu, Deddy Sitorus mengaku memberikan apresiasi atas kinerja KPK dalam menegakkan hukum korupsi di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia mengaku mendukung penuh setiap proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk terhadap Juliari Batubara.

Menurutnya, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Saya kira sikap dari pimpinan partai sudah jelas bahwa ada statemen dari sekretaris jenderal bahwa kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan juga institusi lain," ujar Deddy Sitorus.

"Karena kita percaya bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap peradaban, terhadap rakyat dan negara," jelasnya.

Baca juga: Anggap Penembakan Enam Anggota FPI Kasus Luar Biasa, Mardani Desak Bentuk Tim Pencari Fakta

Deddy Sitorus pun mengaku bahwa PDIP akan bersikap kooperatif mengawal pemeriksaan Juliari Batubara.

"Terus terang kita selalu kooperatif dan memberikan yang terbaik karena kitalah yang paling pertama tersakiti dengan kasus seperti ini," kata Deddy Sitorus.

Lebih lanjut, dirinya mengaku menyayangkan dan menyesalkan apa yang diperbuat oleh Juliari Batubara.

Padahal menurutnya, setiap kader PDIP sudah diwanti-wanti dan diperintahkan oleh Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, termasuk korupsi.

Ia menambahkan bahwa Presiden ke-5 RI itu sampai menangis dalam memperingatkan kadernya untuk tidak melakukan korupsi.

"Karena Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri pada setiap kesempatan selalu bahkan sampai berderai air mata mengingatkan seluruh kadernya agar jangan pernah melakukan menyalahgunakan kekuasaan terutama korupsi," jelas Deddy Sitorus.

Baca juga: Amanda Manopo Bikin Arya Saloka Kelimpungan, Terpaksa Tidur di Depan Pintu Kamar Tidur

"Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mengingatkan jangan coba-coba membohongi rakyat, jangan coba-coba korupsi," imbuhnya.

Deddy Sitorus pun menyebut kerja kerasnya selama ini menjadi sia-sia setelah tertangkapnya Juliari Batubara.

Karena secara langsung akan berdampak buruk terhadap PDIP itu sendiri.

"Nah tetapi kan masih tetap terjadi, dan kita sebagai partai yang paling dirugikan karena kerja keras kita di seluruh Indonesia itu menjadi sia-sia," pungkasnya.

Jokowi: Saya Tak akan Melindungi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah berulang kali memperingatkan Juliari dan para pejabat negara yang lain agar tidak melakukan korupsi.

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (6/12/2020), kini Jokowi mengatakan, akan menghormati proses hukum yang berjalan terhadap Juliari.

Presiden mengatakan, ia sudah mengingatkan para menteri untuk tidak melakukan korupsi.

"Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal," tegas ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu.

Baca juga: Tidak Cukup Tembak Mati 6 Anggota FPI, Bareskrim Kini Buru Empat Pengikut Babib Rizieq yang Selamat

Jokowi juga menyinggung soal instruksinya kepada para menteri agar menciptakan sistem untuk menutup celah praktik korupsi.

Ia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan para menterinya, termasuk para pejabat negara yang lain seperti gubernur, walikota, hingga bupati agar tidak korupsi.

"Hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN, itu uang rakyat," kata Jokowi, di Istana Bogor, Sabtu (6/12/2020).

"Apalagi ini terkait dengan bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional."

Baca juga: Guna Mencegah Hal yang tak Diinginkan Pilkada Tangsel 2020 akan Dijaga 2.150 Personel TNI-Polri

"Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan ia tidak akan melindungi pejabat negara yang terjerat kasus korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," kata dia.

"Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, baik, professional."