Pilkada Serentak

Pengusaha Beberkan Fakta, Pilkada Serentak 2020 saat Pandemi Tak Dongkrak Perekonomian Tanah Air

Pengusaha beberkan fakta, Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 tak dongkrak pertumbuhan perekonomian Tanah Air.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
istimewa
Hippi DKI Jakarta, menilai ajang Pilkada Serentak yang dilaksanakan di 270 daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada Rabu (9/12/2020), tidak berpengaruh terhadap perekonomian Tanah Air. Foto dok: Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pengusaha beberkan fakta, Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 tak dongkrak pertumbuhan perekonomian Tanah Air.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, menilai ajang Pilkada Serentak yang dilaksanakan di 270 daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada Rabu (9/12/2020) lalu, tidak berpengaruh terhadap perekonomian Tanah Air.

Sebab, ajang Pilkada itu digelar saat pandemi Covid-19, di mana masyarakat harus menghindari kerumunan untuk menghindari penularan sehingga potensi perputaran uang relatif sedikit.

Video: Melihat TPS Unik Bertema Sekolah di Pamulang

Ketua Umum Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Soalnya, tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung sehingga terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, stiker dan sebagainya.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Berlangsung Aman, Lancar dan Tertib, Kapolri Idham Azis Berikan Apresiasi

Baca juga: INI 3 JENDERAL Purn Polisi Tumbang di Pilkada Serentak 2020, Update Hitung Cepat Terbaru Suara 100 %

“Di sana juga ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, pengeras suara, artis, pelaku UMKM dan sebagainya,” kata Sarman berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (10/12/2020).

Menurut Sarman, bila hal itu terjadi maka semuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.

Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, lalu rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp 1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliar.

“Itu jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp 5 triliun karena melihat karateristik daerah masing-masing. Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” ujar Sarman.

Baca juga: GERINDRA Paling Merana, Jagoan Tumbang di 7 Pronvisi Berdasarkan Hitung Cepat Pilkada Serentak 2020

Namun, katanya, Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan.

Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi.

Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker dan sebagainya untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sedangkan atribut kampanye lainnya tetap dibelanjakan namun sangat minim jumlahnya.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Dari Gibran Menang Telak Sampai Saling Klaim Menang Pilbup Pangandaran

Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat. Para paslon sangat membatasi belanja kampanye, mungkin juga karena keterbatasan dana.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved