PSI Desak Ketua DPRD DKI Buka Anggaran RKT 2020 untuk Publik Supaya Lebih Transparan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi diminta untuk mengumumkan rencana kerja tahunan atau RKT 2021 secara transparan kepada publik.

Adapun rancangan RKT sempat menuai polemik, karena nilainya sangat tinggi untuk 106 anggota dewan sebesar Rp 8,3 juta per tahun setiap anggota.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo soal anggaran RKT yang telah direvisi, dan pendapatan dewan tidak berubah dalam anggaran pendapatan dan belaja daerah (APBD) 2021.

“Ini sesuai dengan tuntutan rakyat,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Michael Victor: Nasib Anggaran RKT Ada di Tangan Pak Anies

Meski demikian, Michael mendesak agar data rincian anggaran RKT segera dibuka secara transparan kepada publik agar rakyat bisa melihat secara jelas.

Kata dia, rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan.

“Jangan-jangan nilai tunjangan berkurang, tapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan, sehingga nilai total anggaran RKT tidak banyak berubah dari yang tertera di draft. Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak,” ujar Michael.

Pada kesempatan yang sama, Michael juga mengklarifikasi pernyataan Prasetyo bahwa PSI melakukan kebohongan publik dengan mengungkap kenaikan RKT ke publik.

Di tingkat Fraksi PSI disebut menyetujui, sementara di DPW PSI menolak.

“PSI menyampaikan keberatan PSI akan kenaikan RKT secara resmi di Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD, suatu forum DPRD yang konstitusional dan sah. Rapat terbuka untuk umum termasuk media dan bisa disaksikan publik,” jelas Michael.

Menurutnya, banyak pernyataan dari para anggota DPRD dari berbagai partai politik yang mengakui adanya draf kenaikan RKT seperti yang telah beredar luas di media.

Baca juga: Dianggap Tak Konsisten Soal Kenaikan RKT DPRD Senilai Rp 888 Miliar, Fraksi PSI DKI Jakarta Berkilah

Bahkan, sebagian pihak termasuk Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengklaim bahwa draf yang dimaksud tersebut sudah disetujui.

“Jadi draft kenaikan RKT itu ada. Bukan kebohongan publik. Kalau toh sekarang direvisi ini tentu kemenangan rakyat. Faktanya, banyak sekali pihak sudah mengakui draft tersebut, dan bahkan ada klaim draft itu sudah disetujui, artinya draft itu memang ada. Kalau tidak ada ya dari awal pasti langsung dibantah, kenyataannya diakui oleh banyak orang,” ungkap Michael.

“Tapi kami tidak ingin bahas yang sudah lalu, sekarang kami fokus mengajak publik mengawal transparansi dari APBD yang baru saja diketok. Kami minta rincian hingga level komponen, termasuk isi RKT yang sudah final, agar dibuka ke publik,” lanjut Michael.

TONTON JUGA