73 Persen Masyarakat Memilih tidak Mudik Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Menurut Survei Kemenhub
Dalam paparannya Dirjen Budi menjelaskan, hanya sedikit persentase pergerakan orang untuk bepergian pada masa libur akhir tahun ini.
lihat foto
4. Mensiagakan kendaraan alat berat DRU (Disaster Relief Unit) pada lokasi rawan bencana;
5. PUPR memastikan kesiapan (kemantapan) infrastruktur baik jalan tol dan non tol.
Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun, ini Rinciannya
Baca juga: Baru Dilahirkan, Bayi di Madiun Terpapar Covid-19
Baca juga: Tahu Rumah Ibundanya di Madura Diserbu Massa, Mahfud MD Langsung Lakukan Langkah ini
Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan bahwa guna memperlancar penyelenggaraan angkutan Nataru 2020/2021 pihaknya akan melakukan rampcheck pada 5.000 kendaraan baik bus AKAP maupun bus pariwisata dan kapal penyeberangan.
“Rampcheck akan dilakukan untuk bus maupun kapal penyeberangan, untuk bus kesiapan sarananya sebanyak 50.317 unit dan kapal penyeberangan sebanyak 218 unit," katanya.
"Selain itu kesiapan prasarana juga dilakukan yakni kesiapan sebanyak 105 Terminal di 30 Provinsi serta 15 lintas SDP agar masyarakat yang ada di daerah-daerah dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” tambahnya
Pemberantasan ODOL
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Risal Wasal, juga menyatakan bahwa penertiban kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di jalan nasional dan jalan tol akan kembali ditegakkan.
Sekaligus untuk menyongsong program Indonesia Bebas ODOL 2023.
“Dari diskusi yang dilakukan dengan pengusaha angkutan barang kemarin, memang ada beberapa yang menolak dan minta ditunda hingga tahun 2025, namun sebagian besar tetap berharap Indonesia bebas ODOL per 1 Januari 2023,” jelas Risal.
Tingginya angka pelanggaran muatan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan ODOL juga semakin memperkuat alasan untuk menindak segera pelanggaran ODOL.
“Dari data yang kami dapatkan dari Aptrindo, saat ini bahkan 60% truk mereka kosong. Oleh karena itu kami perlu melakukan kajian dengan Aptrindo bagaimana supply chain dapat kita atur untuk memanfaatkan truk yang saat ini kosong,” kata Risal.
Risal juga menegaskan bahwa Kemenhub akan tetap optimis akan memberantas tuntas ODOL per 1 Januari 2023.
“Di masa pandemi Covid-19 ini negara ASEAN lainnya sudah patuh terhadap standar daya angkutnya, tidak ODOL dan mereka akan masuk ke negara kita, sementara truk kita tidak bisa masuk ke negara mereka. Ini juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu kita minta untuk gencarkan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak lagi menggunakan truk yang ODOL,” pungkas Risal.
