Kabupaten Bogor Dapat Dana DIPA APBN 2021 Sebesar Rp2,8 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG -Kabupaten Bogor akan menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,8 triliun pada 2021.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan usai mengikuti acara penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Tahun 2021. 

Acara ini digelar secara virtual melalui aplikasi zoom meeting hang diikuti jajaran Pemkab Bogor dari Ruang VIP A,  Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Inilah Kepala Satpol PP Kota Bogor yang Dibilang Muda, Bisa Menjelma Jadi Bapak dan Kakak

Dalam acara ini, dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima seluruh 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk pertama kalinya.

Iwan mengatakan DIPA yang diterima Kabupaten Bogor merupakan bagian dari Rp 51,1 triliun dana APBN yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

“Dana ini tersebar di satuan kerja kementerian/lembaga dengan kegiatan tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar,” kata Iwan.

Baca juga: Jeda Dua Pekan Sebelum Syuting Sinetron Baru, Rebecca Tamara Gunakan Waktu untuk Istriahat

Sementara besaran Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) adalah Rp 68,7 triliun. 

Rinciannya, dana transfer lingkup Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp16,4 triliun dan dana transfer ke daerah lingkup kabupaten/kota sebesar Rp52,0 triliun yang salah satunya meliputi Dana Desa Rp5,6 triliun bagi 5.312 desa di Jabar. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengarahkan agar dana DIPA dan TKDD tahun 2021 digunakan untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. 

Baca juga: Bikin Posko di Rumah Ibunda Menko Polhukam, Banser: Mahfud MD Tokoh Kebanggaan NU dan Madura

“Mari kita fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan Covid-19. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini bisa segera terkendali," ucapnya. 

Selain untuk menangani kasus COVID-19, Kang Emil sapaan akrabnya juga berpesan kepada seluruh kepala daerah di Jabar untuk memperhatikan bantuan sosial bagi warga terdampak. 

“Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan kesehatan di beberapa daerah,” tambahnya. 

Baca juga: PROFIL Benny Wenda, Petinggi OPM dari Lembah Baliem, Lakukan Gerilya Politik ke Luar Negeri

Adapun penyerahan dana DIPA dan TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021 yang telah disepakati DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia dan pemerintah. 

Terkait pemulihan ekonomi di Jabar, Kang Emil mengatakan akan memanfaatkan anggaran TKDD untuk mendorong sektor ketahanan pangan, pariwisata lokal, dan digitalisasi desa. 

“Kita coba bantu digitalisasi desa untuk optimalisasi jual-beli di sektor UMKM dan  manfaatkan juga potensi pariwisata lokal untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Baca juga: Dinas PUPR Gelontorkan Rp 300 M Bangun Jalur Pedesterian Agar Ibukota Kabupaten Bogor Terlihat Indah

“Ketahanan pangan juga penting sehingga nantinya pangan ini akan menjadi unggulan Jabar di pascapandemi Covid-19,” tambah Kang Emil. 

Selain itu, Kang Emil pun mengapresiasi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diterima seluruh 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk pertama kalinya. 

Ia pun mengingatkan bahwa raihan WTP ini adalah sebuah kedisiplinan yang harus terus dilakukan. 

Baca juga: HUT GAM 4 Desember, Pimpinan Komite Peralihan Aceh Mualem: Wajib Diperingati!

“Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” tegas Kang Emil.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendapatkan penghargaan WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2015. 

Baca juga: Mahfud MD sebut Benny Wenda Dirikan Negara Ilusi, Fadli Zon Geram: Jangan Anggap Enteng!

Dinas PUPR bangun jalur pedestrian

Kawasan Cibinong kini sedang ditata dengan membangun jalur pedestrian di beberapa titik.

"Penataan ini kita lakukan agar Cibinong terlihat sebagai ibukota Kabupaten Bogor," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kamis (3/12).

Untuk penataan wilayah Cibinong ini, Pemkab Bogor mengalokasikan biaya sekitar Rp 300 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk biaya penataan dari arah keluar tol Sentul sampai ke Pakansari sebesar Rp 200 milyar.

Lalu, penataan Jalan Tegar Beriman Rp 60 milyar dan pembebasan warung-warung sebesar Rp 15 milyar.

Baca juga: Sempat Berantem, Elly Sugigi Posting Kemesraan di Ranjang bersama Brondong Barunya

Menurut Ade, pembangunan pedestrian ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

"Wilayah sekitar jalan Pakansari ini kan kanan-kiri banyak tempat wisata kuliner, untuk itu kita tata dengan rapi sehingga masyarakat bisa lebih nyaman untuk berjalan-jalan disini, baik itu untuk kegiatan berolahraga atau mengajak keluarga kuliner," ujarnya.

Dia berharap agar proses pembangunan dipercepat sehingga bisa segera dinikmati masyarakat tahun depan.

"Pembangunan pedestrian di Pakansari ini memang kita kasih waktu selama 6 bulan pengerjaanya," papar Ade

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Ferdinand Bantah Fitnah Jusuf Kalla, Lalu Siapa Sosok Caplin yang ia Maksud?

Tetapi kalau memang harus cepat selesai, lanjut dia, saya minta ke penyedia jasa pembangunan ini untuk dikerjakan siang-malam agar cepat selesai.

"Kalau pembangunan ini terlambat akan mengganggu. Saya harap dalam jangka waktu 6 bulan bisa selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada tahun 2021," papar Ade.

Selain mempercantik wilayah Pakansari, Ade Yasin juga ingin pedestrian ini terintegrasi sampai ke arah pasar Citeureup.

"Dalam kurun waktu 2 tahun kita akan menata wilayah Cibinong, saya juga ingin mulai dari sekitaran Cibinong City Mall (CCM) ke kiri ditata sampai ke arah pasar Citeureup," jelas politisi PPP ini.

"Nantinya ketika sudah ditata dan dipercantik akan terintegrasi dan kalau sudah jadi diliatnya akan semakin bagus," pungkas Ade.

Lamban karena Covid-19

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor disoroti karena serapan anggaran yang rendah tahun ini.

Hingga saat ini, realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor masih di angka 50 persen dari alokasi Rp 1,075 triliun.

"Serapan anggaran kita masih 50 persen. Kita usahakan mencapai 80 persen pada akhir tahun nanti," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Bibin Soebiantoro di Cibinong, Rabu (3/12/2020).

Menurut dia, lambatnya serapan anggaran ini karena faktor Covid-19 yang membuat pengerjaan proyek sempat terhambat.

"Kita tidak mau mengejar kuantitas. Kita mau kejar kualitas. Justru kalau terburu-buru nanti kacau," ujarnya.

Covid-19 juga membuat sebagian anggaran dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor dialihkan untuk penanganan wabah.

"Ada sekira Rp 200 miliar yang di-drop untuk penanganan Covid-19," jelasnya.