APBD Kota Tangerang
APBD Baru Terserap 73 Persen, DPRD Kota Tangerang Minta Pemkot Memanfaatkan Secara Maksimal
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, berharap serapan APBD 2020 dapat dimaksimalkan menginggat sudah masuk bulan Desember.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, berharap serapan APBD 2020 dapat dimaksimalkan menginggat sudah masuk bulan Desember.
Menurut Turidi, masih ada sejumlah kegiatan dari beberapa instansi sehingga anggaran belum terserap. Ia menyebut, serapan APBD Kota Tangerang saat ini mendekati 73 persen.
“Sebut saja DPUPR, LH, dan Perkim Kota Tangerang,” ujar Turidi kepada Warta Kota, Selasa (1/12/2020).
“Anggaran Belanja Rp 3.940.134.672.779,09, realisasi belanja/serapan anggaran sebesar Rp 2.877.073.484.136, ya kalau dihitung sekitar 73 persen," sambungnya.
"Kami mendorong serapan ini dimaksimalkan, karena kita sudah ada refusing anggaran,” ucap Turidi.
Kata Turidi, rata-rata anggaran tahun 2020 terserap untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut dinilainya sudah maksimal.
Namun, hanya tinggal menunggu serapan anggaran untuk kegiatan yang bersifat fisik, seperti pembangunan dan perbaikan jalan.
“Artinya anggaran di 2020 ini sisa anggaran yang memang sudah dimaksimalkan untuk Covid-19, dan di APBD perubahan perencanaan kita, adalah perencanaan untuk memulihkan perekonomian,” katanya.
“Lalu mengembalikan BOP, terus bantuan insentif yang 650 jadi 700, Anggaran THL yang awalnya 70 persen jadi 100 persen seperti itu,” tambah Turidi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyebut, serapan APBD Pemkot Tangerang tahun 2020 telah mencapai 70 persen.
“Memang sudah lumayan kita sudah di atas 70 persen. Mudah-mudahan sih di aakhir tahun kita bisa dana serapan minimal 80 persen,” ungkapnya.
Penyerapan anggaran terendah sejauh ini menurut Sekda adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Biasanya yang lebih rendah yang OPD teknis kayak PUPR, Perkim dan LH. Karena mereka yang dikerjakan fisik dan selesai di akhir tahun, sehingga penyerapannya sampai saat ini masih rendah,” tuturnya.
Hingga kini pihaknya pun terus berupaya agar kegiatan instansi tersebut dapat selesai pada jadwal yang telah ditetapkan.
Setidaknya, kata Herman, penyerapan dapat terealisasi sebelum 23 Desember mendatang.
