Wagub DKI Pastikan Pembahasan Anggaran di Jakarta Transparan dan Akuntabel

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pembahasan anggaran di pemerintahan memang harus transparan dan akuntabel.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem smart e-budgeting yang saat ini masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Silakan masyarakat (mengaawal), kan ada perwakilan-perwakilan dari DPRD. Bisa melihat bahkan dilibatkan dalam pembahasan, karena drafnya juga ada pada masing-masing anggota dewan jadi bisa dilihat bersama,” kata Ahmad Riza pada Selasa (10/11/2020),

Baca juga: Megawati sebut Jakarta Amburadul, Begini Tanggapan Wagub DKI Ariza Patria

Menurutnya, proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saat ini tidak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, anggota DPRD DKI Jakarta juga terus dilibatkan karena mereka juga memiliki fungsi penganggaran di legislatif.

“Seua terlibat aktif yah sampai hari ini kan terus dibahas. Ini kan kami sedang membahas APBD Perubahan tahun 2020,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

Seperti diketahui, sistem smart e-budgeting DKI Jakarta bakal digunakan pada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.

Baca juga: Ribuan Orang Jemput Kepulangan Habib Rizieq, Wagub DKI Ingatkan Potensi Penularan Covid-19

Saat ini, smart e-budgeting itu masih disesuaikan dengan sistem lain sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Smart e-budgeting perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap data rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saat ini masih penyesuaian kode rekening dan laporannya, minggu depan sudah selesai penyesuaiannya,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pada Selasa (10/11/2020).

“Jadi, smart e-budgeting bisa digunakan saat membahas APBD 2021,” tambah politisi Partai Demokrat ini berdasarkan keterangan yang diterima.

Baca juga: Habib Rizieq Pulang, Fahri Hamzah Minta Para Pemimpin Bangsa Bersikap Dewasa dan Hilangkan Dengki

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 sebesar Rp 63,23 triliun, Senin (2/11/2020).

Kesepakatan itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi beserta empat pimpinan dewan lain di Gedung DPRD DKI.

Anggaran itu turun sekitar Rp 24,72 triliun dari APBD murni 2020 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 87,95 triliun. Penurunan itu dipicu karena adanya refucosing anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota. 

Tanggapi kritik Megawati

Dalam kesempatan sama, Riza Patria juga merespon pernyataan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri soal kondisi Ibu Kota yang telah amburadul atau berantakan.

Politisi Partai Gerindra ini justru menghormati perkataan Megawati meski, daerahnya dikritik amburadul.