Breaking News:

Berita Video

VIDEO: Dibantu Urus Sertifikat Tanah, Warga Meruya Apresiasi Anggota DPRD DKI

tiga sertifikat tanah PTSL ajuan saya bisa di ambil, dan langsung saya serahkan kepada pihak keluarga pemohon

Editor: Ahmad Sabran
istimewa
Anggota DPRD DKI Kenneth membantu Warga Urus Sertifikat 

WARTAKOTALIVE.COM, KEMBANGAN- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth membantu warga Jakarta Barat untuk menyelesaikan permasalahan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang tak pernah kunjung selesai selama 2 tahun, di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

Ia mengaku akan menyempatkan diri untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan, terutama warga Jakarta Barat, dalam hal mengurus Sertifikat PTSL yang selama ini belum terselesaikan.

Tiga sertifikat tanah PTSL warga Meruya Selatan selesai dan langsung diberikan kepada keluarga pemohon PTSL, yaitu Nurman warga Jalan Manunggal RT 007 RW 07, Meruya Selatan, Jakbar; Aminah dan Abidin warga Jalan Manunggal RT 006 RW07, Meruya Selatan, Jakbar, Nengsih dan Samid warga Gang Asem, RT 003 RW 07, Meruya Selatan, Jakarta Barat.

"Puji Tuhan tiga sertifikat tanah PTSL ajuan saya bisa di ambil, dan langsung saya serahkan kepada pihak keluarga pemohon," kata Kenneth, Kamis (29/10/2020).

 

Kent pun mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna dan jajarannya, atas bantuannya. 

Kent pun mengaku, saat ini dirinya sering melakukan aktivitas untuk turun ke masyarakat dalam menyerap aspirasi warga khususnya warga Jakarta Barat. Dan kini, ia melakukan kunjungan ke wilayah meruya selatan dan menerima keluhan tentang permasalahan warga dalam pengurusan sertifikat PTSL ini.

Kent meminta warga agar melapor kepada dirinya jika didapati adanya petugas yang melakukan pungutan liar (pungli).

Pasalnya, keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Baca juga: Mengaku Banyak Pecat Kader, Megawati: Partai Politik Alat Perjuangan, Bukan untuk Cari Nafkah

Baca juga: 336.929 Kendaraan Tinggalkan Jakarta pada 27-28 Oktober 2020, Mayoritas ke Arah Timur

Baca juga: Sudah 7 Tahun Menikah Bersama Ruben Onsu, Ini Kunci Keharmonisan Rumah Tangga Sarwendah Tan

"Laporkan jika ada pungli oleh sejumlah oknum BPN. Dalam keputusan SKB 3 Menteri untuk Pulau Jawa dan Bali hanya dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu untuk mengurus sertifikat PTSL," tegas Kent.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved