Pilkada Serentak 2020
Para Calon Kepala Daerah Harus Punya Program Tingkatkan Mutu Pendidikan
Hal ini diungkapkuan pasangan Jarot-Mokhlis dalam pada debat publik. Paslon itu akan mencari regulasi untuk dapat memperjuangkan GTT/PTT
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Para calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020 harus punya perhatian dalam membangun mutu pendidikan di daerahnya.
Sekretaris jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengapresiasi pasangan calon kepala daerah yang melakukan itu.
Heru Purnomo di Jakarta, Kamis, mengatakan kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP).
Baca juga: Setelah 16 Jam Tenggelam Tim Recue Temukan Jasad Pemancing di Bekas Galian Pasir di Cisauk
"Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-'back up' majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan," kata Heru Purnomo.
Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah atas, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota.
"Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan)," ucap-nya.
Oleh karena itu, Heru menyambut positif mendengar ada janji calon pasangan pada pilkada itu perlu dikonversikan menjadi kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti.
Baca juga: Tanjung Gowes Kuy 09 Adakan Acara Fun Bike Sambil Berbagi Ke Tenaga Medis Covid-19
Dia mencontohkan salah satunya seperti yang diutarakan pasangan calon kepala daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.
Selama ini, Heru mengamati birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
"Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan," ujarnya.
Baca juga: Kampung Hitadipa Kosong Usai Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani, Kini Cuma Dihuni Dua Warga
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
"Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10 persen. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum 'support', padahal dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20 persen. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah," kata dia.
Di kesempatan berbeda, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H Syafaruddin Jarot dan Mokhlis menjanjikan memperkuat dan memperjuangkan status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
Hal ini diungkapkuan pasangan Jarot-Mokhlis dalam pada debat publik. Paslon itu akan mencari regulasi untuk dapat memperjuangkan GTT/PTT di Kabupaten Sumbawa yang saat ini masih banyak yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah dan SK Dinas.
Baca juga: Betrand Peto Putra Onsu Pelengkap Kebahagiaan Pernikahan Sarwendah Tan dan Ruben Onsu
"Masalah ini tergantung bupati-nya, insya Allah jika kami menang kami akan membantu teman-teman GTT/PTT untuk mendapatkan SK Bupati," katanya berjanji.
