Jawab Kritik DPRD, Pemprov DKI Klaim Peminat Hunian DP 0 Rupiah Sangat Tinggi, Ada 23.939 Pendaftar
Tidak semua peminat bisa memiliki hunian vertikal itu, karena harus lolos verifikasi dan validasi berkas dahulu dari pihak perbankan.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengklaim, hunian DP 0 rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat diminati masyarakat.
Namun demikian, tidak semua peminat bisa memiliki hunian vertikal itu, karena harus lolos verifikasi dan validasi berkas dahulu dari pihak perbankan.
“Peminat hunian DP Nol rupiah sangat tinggi."
Baca juga: Sebut Moeldoko Jenderal Bermental Komprador, Warga Koja Mengaku Ingin Memperbaiki Bangsa
"Namun demikian tentu harus dilakukan verifikasi dan validasi data administrasi maupun keuangan pemohon,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI Jakarta Sardjoko, Senin (19/10/2020).
Sardjoko mengatakan, verifikasi dan validasi dokumen dilakukan agar profil penerima manfaat sesuai target sasaran, sesuai aturan.
Misalnya memiliki KTP elektronik DKI Jakarta dan telah menetap di Ibu Kota minimal lima tahun.
Baca juga: Chat di Handphone Saksi Kasus Jaksa Pinangki Diduga Dihapus, Dirdik Jampidsus: Baru Dengar Saya
Lalu, belum memiliki hunian sendiri, gaji setiap bulan Rp 4-7 juta, taat membayar pajak, memiliki rekening Bank DKI, dan sebagainya.
Sardjoko lalu mencontohkan, hunian di menara Samawa Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang telah terjual hingga 457 unit atau 58,6 persen. Sedangkan yang telah dihuni ada 278 unit.
Berdasarkan data terkini yang dia peroleh, proses unit fasilitas pemilikan rumah sejahtera (UFPRS) telah mencapai 637 orang.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Situasi Keamanan Bakal Lebih Kondusif Meski Demonstrasi Tetap Ada
Total pendaftar mencapai 23.939 orang, dan yang tidak lolos verifikasi ada 13.666 orang.
Kemudian yang masih menjalani proses di perbankan ada 52 orang, dan yang mendapat putusan dari bank ada 14 orang.
Semua itu dikatakan Sardjoko, untuk menjawab kritikan DPRD DKI Jakarta soal penyediaan hunian DP 0 rupiah belum maksimal.
Baca juga: Hari Ini Dibeberkan Mahfud MD ke Publik, Benny Mamoto Yakin Investigasi TGPF Intan Jaya Terpercaya
Dewan mengkritik selain masih banyak yang kosong, hunian yang dibangun DKI juga masih kurang dari kebutuhan yang ada.
Seperti yang diungkapkan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter l.
Pria yang baru pertama kali menjadi anggota legislator ini menyoroti adanya 5 juta warga Jakarta yang belum memiliki hunian sendiri.
Baca juga: Meski Sulit, Demokrat Mau Coba Langkah Legislative Review untuk Revisi UU Cipta Kerja
“Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sekitar 5 juta orang tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak,” ucap Jupiter, Jumat (16/10/2020).
Karena itu, Jupiter memandang program DP 0 rupiah belum berhasil menyelesaikan persoalan hunian bagi warga Jakarta.
Program Samawa (Solusi Rumah Warga) DP 0 rupiah merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta.
• Desak TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji, Prasetio Edi Marsudi: Lumayan Juga Itu Bos
Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sebuah program yang berusaha mewujudkan keadilan sosial, sehingga tak hanya kaum berpunya yang memiliki rumah.
Masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan tempat tinggal layak huni, nyaman dan terjangkau.
• Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional karena Bikin Stres Murid, Guru, dan Orang Tua
Melalui fasilitas pembiayaan uang muka dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan hunian dengan langsung mencicil biaya bulanan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah.
Lokasinya, di Nuansa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019) pagi.
• Bung Hatta Award 2019 Ditiadakan karena Dianggap Tahun Duka Pemberantasan Korupsi, Ini Komentar KPK
Pembangunan hunian di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur ini merupakan tahap kedua.
Hal itu dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta meresmikan hunian vertikal di Nuansa Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur, beberapa bulan lalu.
Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengklaim fasilitas pendukung di hunian vertikal ini tidak kalah lengkap dengan pelaku properti di kalangan swasta.
• Jumlah Anggota TGUPP Dipangkas tapi Anggarannya Tetap Rp 19,8 Miliar, Kok Bisa?
Kata dia, para penghuni nantinya akan dimanjakan dengan ragam fasilitas seperti taman, fasilitas belajar untuk anak-anak, fasilitas interaksi, dan sebagainya.
“Biasanya ketika kita berbicara program untuk masyarakat umum, yang diselenggarakan pemerintah, seringkali pembangunannya dengan serba minimalis."
"Kali ini kami ingin kirimkan pesan bahwa program DP nol rupiah yang dibangun merupakan fasilitas perumahan sehat, juga mencerdaskan generasi berikutnya,” ucapnya, Kamis (12/12/2019).
• DAFTAR Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019: DKI Jakarta di Bawah Rata-rata Nasional
Menurut Anies Baswedan, fasilitas yang disediakan diyakini dapat menumbuhkan generasi baru yang memiliki karakter baik.
Di sisi lain, bagi keluarga yang bermukim di tempat ini, mereka akan memiliki rasa kesetaraan dengan masyarakat lain yang memiliki hunian lewat mekanisme pasar atau swasta.
Anies Baswedan juga berpesan kepada empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat dalam pembangunan proyek ini, agar mengutamakan jangka waktu pembangunan sesuai jadwal selama 18 bulan.
• Optimistis Polisi Ungkap Kasus Novel Baswedan, Kompolnas Yakin Tidak Ada Kejahatan yang Sempurna
Mereka juga harus memprioritaskan kualitas hunian dengan anggaran yang disediakan.
Ada pun keempat BUMD itu adalah PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Bank DKI sebagai bank pelaksana cicilan hunian ini.
“Pesan saya kepada semua yang membangun, pada saat Anda meletakkan alat-alat itu dari mulai memasang tiang pancang sampai ketika di ujung melakukan pengecatan."
• BEGINI Skema Program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Pengganti Ujian Nasional
"Bayangkan Anda membangun rumah untuk keluarga anda sendiri. Bayangkan Anda membangun rumah untuk ditempati sendiri.”
“Ketika kita punya perasaan bahwa ini kita akan pakai sendiri, rasa tanggung jawab itu lebih besar,” tambahnya.
Hadir tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri.
Di sela acara itu, Anies Baswedan turut menanam 15 pohon secara simbolis, dengan harapan dapat memberi kenyamanan dan kesejukan bagi penghuni bila proyek telah selesai dibangun. (*)