Komisi III DPR: Kalau KPK Tidak Mau Mobil Dinas, Kembalikan Saja Anggarannya kepada Kemenkeu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tegas pengadaan mobil dinas.
lihat foto
Sebab, menurutnya, mobil dinas bukan suatu keperluan yang mendesak.
Baca juga: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Mulai Diadili 22 Oktober 2020, Ini Nama Majelis Hakimnya
"Kalau mobil kita enggak bahas di jilid IV."
"Masalah mobil tidak urgent, biar negara tidak perlu pusing mengurusi mobil," kata dia.
Ia menilai, masalah kepemilikan mobil dinas cukup teratasi dengan uang transport yang menjadi fasilitas pimpinan dan staf KPK di luar gaji.
Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek dan Banten 15 Oktober 2020: Gunung Sindur Hingga Pondok Aren Basah
Mekanisme seperti itu pun, kata dia, telah berjalan selama empat periode kepemimpinan KPK.
"Cukup saja uang transportasi, lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan dan staf."
"Dan itu sudah berjalan 4 periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya," ungkapnya.
Baca juga: Mau Jenguk Tokoh KAMI yang Ditahan dan Bertemu Kapolri, Gatot Nurmantyo Cs Ditolak Bareskrim
Saat dirinya memimpin KPK, jelasnya, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan.
Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.
"Jadi jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikkan."
Baca juga: Amnesty Internasional Minta AS Batalkan Visa, Gerindra Bilang Prabowo Berstatus Orang Bebas
"Awalnya cuma gaji pimpinan, normatifnya harus dinaikan dulu sebagai dasar."
"Jadi tidak ada isu sistem transportasi saat itu," ungkap Saut. (Chaerul Umam)
