Undang Prabowo, Amerika Serikat Dinilai Sedang Mainkan Strategi Hadapi Cina

Sebelumnya, Amnesty Internasional angkat bicara terkait pencabutan larangan masuk bagi Prabowo Subianto ke Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, keputusan negeri Paman Sam tersebut sebagai "bencana hak asasi manusia bagi Indonesia".

"Statusnya sebagai Menteri Pertahanan tidak seharusnya menjadi pengecualian bagi Prabowo untuk mendapatkan visa," kata Usman seperti dikutip dari AFP, Sabtu (10/10/2020).

• Boyamin Saiman Bukan Penyelenggara Negara, KPK Analisa Uang Rp 1,08 Miliar yang Diterima MAKI

Apalagi, lanjut Usman, jika visa diberikan tanpa prasyarat yang konkret dan bermakna.

"Itu akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia Indonesia, keputusan yang sangat dahsyat," imbuhnya.

Disebutkan AFP, Kedutaan Besar AS di Jakarta menolak berkomentar, dengan alasan kerahasiaan aturan visa.

• IDI Prediksi Kasus Covid-19 Melonjak Masif 1-2 Minggu Lagi Akibat Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diundang oleh Menteri Pertahanan AS Mark Esper, untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 15-19 Oktober 2020.

"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, sesuai prinsip politik bebas aktif, Indonesia tidak terlibat aliansi militer asing, namun hanya melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara.

• Pasien Covid-19 Kabupaten Bogor Tambah 58 Orang pada 8 Oktober 2020, Termuda Umur 4 Tahun

"Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara."

"Menhan Prabowo Subianto selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat," tutur Dahnil.

Oleh karena itu, tambah dia, Menhan Prabowo akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper tersebut.

• Demonstrasi Tiga Hari Berujung Rusuh, MUI Keluarkan Taklimat Tolak UU Cipta Kerja

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah harus memberikan jaminan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang akan mengunjungi Amerika Serikat pada pertengahan Oktober ini.

Ia mengatakan, Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur.

Untuk itu, Prabowo harus berhati-hati dalam kunjungan kerjanya kali ini.

• Anggota DPR Fraksi Gerindra Soepriyatno Meninggal, Dua Minggu Lalu Dinyatakan Positif Covid-19

"Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS." 

"Pemerintah Indonesia wajib meminta jaminan agar Prabowo saat di AS tidak diseret oleh siapapun ke pengadilan."

"Terutama korban atau keluarga korban Timor Timur yang bermukim di AS," kata dia saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (10/10/2020).

• Anies Baswedan Bilang Ada 22 Halte Transjakarta yang Dirusak Perusuh, Kerugian Rp 55 Miliar