Breaking News:

Virus Corona Jakarta

Bapemperda DKI Atur Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan ke dalam Raperda Penanggulangan Covid-19

Bapemperda DKI Atur Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan ke dalam Raperda Penanggulangan Covid-19

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Tribunnews.com
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyatakan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang akan dimasukan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19.

Namun untuk tata pelaksanaannya bisa diatur melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).

“Nanti kami akan bunyikan normanya (aturan). (Untuk) teknis pelaksanaan nanti kami harapkan ada yang menindaklanjuti,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan usai rapat bersama dengan eksekutif pada Selasa (6/10/2020).

Pantas mengingatkan, bahwa makna yang terkandung antara wewenang dengan tanggung jawab tentu berbeda.

Untuk wewenang, pemerintah berhak untuk tidak melaksanakannya, sedangkan tanggung jawab berbentuk kewajiban.

Tolak Undang-undang Cipta Kerja, SPSI Tangsel Titip Petisi Kepada Airin Rachmi Diany

Hal ini dikatakan Pantas untuk menanggapi langkahe ksekutif yang memasukan pemberian insentif ke dalam wewenang, bukan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Sebetulnya tadi hanya penggunaan terminologi saja, yang penting kontennya itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua,” jelasnya.

Gantikan Almarhum Saefullah, Pagi Ini Anies Lantik Sri Haryati sebagai Penjabat Sekda DKI Jakarta

Pantas mengatakan, Raperda yang tengah dibahas ini akan menjadi jaminan atau kepastian hukum bagi warga Jakarta bila telah disahkan menjadi Perda.

Terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah daerah mengenai penanggulangan Covid-19.

Nyatakan Sikap, Kader Partai Hanura PAC Serpong Utara Dukung Ben-Pilar Menangkan Pilkada Tangsel

“Perda ini di nanti samping menuntut kewajiban-kewajiban masyarakat, juga harus menunjukkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pemerintah. Jadi ada saling memberi dan ada menerima gitu, intinya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” ungkapnya.

“Kami berharap sebagai bagian dari pemerintahan, DPRD bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah direkam selama ini untuk bisa tanggungjawab dengan Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved