Mantan Legislator DKI Minta Eksekutif dan Legislatif Kerjasama Tuntaskan Banjir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Mantan Legislator DKI Jakarta meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk bekerjasama menuntaskan persoalan banjir jelang musim hujan.

Sinergitas diperlukan karena pengendalian banjir merupakan tugas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

Hal itu dikatakan oleh Ongen Sangadji, mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Hanura DKI Jakarta itu menyebut, penanganan dan penanggulangan banjir harus dilakukan bersama, apalagi sekarang ada wabah Covid-19.

“Bencana Covid-19 tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu, harusnya semua pihak di Jakarta saling bekerjasama mengatasi bencana Covid-19 dan banjir, bukan saling berpolemik,” ujar Ongen berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (28/9/2020).

• Acungan Jempol untuk Kepolisian Jateng, Wakil Ketua DPRD Tegal Tersangka Kasus Konser Dangdut Ilegal

Ongen mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap harus bersiap menghadapi banjir yang kemungkinan terjadi pada akhir tahun 2020.

Kata dia, pengerukan lumpur di kali, sungai dan saluran air serta pembuatan polder yang selama ini dilakukan, harus terus digencarkan sehingga dapat menambah daya tampung air.

Dengan begitu, potensi banjir yang melanda permukiman warga bisa diminimalisir bahkan dihindari.

“Kadis Sumber Daya Air (SDA) juga harus mengecek pompa-pompa yang ada, sehingga ketika hujan deras melanda bisa digunakan untuk menyedot air,” katanya.

• Siap-siap, Pemkot Bekasi Sedang Siapkan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Melalui keterangan itu, Ongen juga berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tetap membuatkan posko pengungsian sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penularan Covid-19 di posko pengungsian.

“Sediakan masker, vitamin dan terapkan jaga jarak, karena jangan sampai nanti timbul klaster Covid-19 baru di posko pengungsian,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyusun tujuh kegiatan atau proyek yang didanai melalui pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 12,5 triliun.

Dana pinjaman yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu tidak hanya difokuskan sebagai pengendalian banjir, namun untuk peningkatan air bersih, transportasi, olahraga dan sebagainya.

• Pelecehan Seksual Remas Payudara Terjadi Lagi di Kawasan Pondok Aren

Tujuh proyek yang digagas Anies tersebut telah tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 986 tahun 2020 tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.