Tanggapi Pidato Presiden di Sidang Umum PBB, Kontras: Bentuk Diplomasi yang Minim Refleksi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] merespons pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB yang Ke-75.

Disampaikan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis di laman kontras.org, secara umum, Presiden Joko Widodo menyampaikan perihal situasi pandemi juga keterlibatan aktif negara dalam diplomasi. 

"Namun, kami menilai bahwa pidato presiden tidak menunjukkan sikap yang sejalan dengan yang terjadi di dalam negeri," ujar Fatia, Kamis (23/9/2020).

• Tanggapi Pro Kontra Penayangan FIlm G30S-PKI, Mahfud MD: Saya Selalu Nonton

• VIDEO: Ada Warganya Terkena Covid-19, Kavling DKI Gandaria Jagakarsa Disemprot Disinfektan

Fatia melanjutkan, beberapa hal yang menjadi sorotan KontraS antara lain, pertama, refleksi Presiden Joko Widodo atas dampak yang ditimbulkan Covid-19 di sektor kesehatan dan ekonomi sayangnya tidak ditunjukkan dalam memperbaiki penanganan Covid-19 di dalam negeri. 

Berbagai kebijakan yang diambil sejauh ini terbukti gagal menurunkan laju penyebaran infeksi di masyarakat.

Sebaliknya, kata dia, banyak kebijakan dan pernyataan pejabat pemerintah, termasuk presiden Joko Widodo, justru kontradiktif dan kontraproduktif terhadap upaya pengendalian wabah, menyepelekan bahaya bagi kesehatan masyarakat, menimbulkan kebingungan dan keresahan, dan mempersempit definisi kematian akibat Covid-19, serta pada saat yang sama juga rasa aman semu.

• Berikut Ini Empat Keputusan Anies soal Perpanjangan PSBB Jilid II selama Dua Pekan

• Bukan Fetish Kancut, Ini Alasan Bobby Stuntrider Beli Celana Dalam Dinar Candy Seharga Rp 50 juta

"Bayang-bayang vaksin selalu menghiasi tiap pidato presiden, namun tidak diimbangi dengan dorongan untuk menekan laju penyebaran virus dengan mengedepankan test, trace, isolate.

Hal itu ditujukan dengan berbagai kecaman pejabat publik yang muncul ketika PSBB hendak dilaksanakan kembali di Jakarta," jelasnya.

Penekanan pada reaktivasi ekonomi menunjukkan tidak sensitifnya Negara atas perlindungan kesehatan dan pertaruhan nyawa publik melawan pandemi.

Kedua, penyampaian keterlibatan aktif negara dalam Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, ataupun di ranah global menjadi smoke screen atas kondisi penegakan HAM di Indonesia.

Di dalam negeri, Pemerintah tidak dapat menunjukkan komitmen yang sama untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi, seperti praktik kekerasan hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua dan di daerah lain selama masa pandemi.

• Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB Dinilai Tak Sesuai Kata dengan Perbuatan, Ini Contohnya

• Gubernur Lemhanas Letjen Purn Agus Widjojo: Komunisme Sudah Mati

Di ranah ASEAN, keterlibatan Indonesia tidak memberikan kontribusi penuh dalam menginisiasi penuntasan genosida di Rohingya.

"Keterlibatan aktif negara dalam penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkesan menutup mata atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri," katanya.

Fatia menambahkan, KontraS melihat bahwa pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah bentuk dari diplomasi yang minim refleksi.

Presiden Joko Widodo banyak menggembor-gemborkan kerja sama untuk menjaga perdamaian dunia, padahal di dalam negeri pun minim sekali kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menangani pandemi Covid-19.