Malam Ini, Mata Najwa akan Bahas Soal Peran Luhut Jadi Kartu AS Jokowi Bereskan Covid-19

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Donny menyebutkan, penunjukan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Ia menegaskan bahwa Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut," kata dia.

Donny menilai penunjukan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.

Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Artinya, sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menekan angka positif," kata Donny.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh Presiden," tutur dia.

Seharusnya diurusi Menkes

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mempertanyakan sikap Presiden Jokowi.

Menurut Pandu, tugas tersebut sebaiknya dipercayakan Presiden kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Menangani sembilan provinsi, ditunjuk menteri yang ngurusin investasi, apa karena menteri investasi enggak punya kerjaan, karena enggak ada inventasi di masa pandemi ini atau Pak Presiden tidak percaya dengan Menteri Kesehatan. Jadi ini problem di pemerintahan," kata Pandu dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Pandu mengatakan, sejak awal, ia mengusulkan agar penanganan Covid-19 dilakukan oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut Pandu, penanganan Covid-19 seharusnya dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena lebih memahami bagaimana menghadapi wabah.

"Sistem di Kemenkes sudah biasa menghadapi wabah atau pandemi. Begitu dialihkan ke Gugus Tugas engga jalan lagi (penanganan Covid-19) karena gugus tugas itu enggak punya apa-apa, apalagi BNPB tidak mempunyai pengalaman, tapi kalau ke tupoksi pemerintah bisa jalan," ujarnya.