Jokowi Bakal Pidato di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2020, Ini Temanya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan statement pada sesi General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (SMU PBB), 22-29 September 2020.

“Insyaallah, Bapak Presiden akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (18/9/2020).

Diperkirakan, waktu penyampaian pidato Presiden akan berlangsung pada 23 September 2020 pukul 07.30 pagi waktu Jakarta.

• Boyamin Saiman Serahkan Bukti Baru Kode King Maker di Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Menlu berujar, pesan tersebut akan ditayangkan di webTV.un serta di General Assembly Hall secara virtual

SMU ke-75 PBB akan dimulai pada 15 September 2020, sedangkan Sesi Tingkat Tinggi SMU ke-75 PBB akan berlangsung pada 21 September–2 Oktober 2020.

“Tema SMU PBB tahun ini adalah “The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism – Confronting COVID-19 through effective Multilateral Action,” jelas Retno.

• Ahok Niat Maafkan Dua Ibu yang Cemarkan Nama Baiknya dan Cabut Laporan

Serangkaian acara juga akan diikuti sejumlah menteri dari Indonesia.

Yakni, High Level Meeting of the General Assembly to Commemorate the 75th Anniversary of the UN (UN75) pada 21 September 2020.

Juga, The High-Level Meeting to Commemorate and Promote the International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons pada 2 Oktober 2020.

• Amini Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Refly Harun Sebut Direksi BUMN Dayang-dayang Menteri

Indonesia diwakili oleh Menlu Retno Marsudi

Pada pertemuan The Summit on Biodiversity pada 30 September 2020, Indonesia akan diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sedangkan pada The High-Level Meeting of the General Assembly on the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women pada 1 Oktober 2020, akan diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

• 6 Bulan Pandemi Covid-19 Kasus Terus Bertambah, Doni Monardo: Jangan Salahkan Pemerintah!

“Sidang Majelis Umum PBB tahun ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 75 tahun berdirinya PBB."

"Dan dilaksanakan di tengah situasi dunia yang penuh dengan berbagai tantangan,“ tutur Menlu.

Partisipasi Indonesia pada SMU ke-75 PBB akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting.

• DAFTAR 41 Zona Merah Covid-19 di Indonesia per 13 September 2020, Bali Paling Banyak

Antara lain, pentingnya terus memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi pandemi.

Indonesia juga akan mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB, serta menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme.

“SMU ke-75 PBB  akan menghasilkan Deklarasi “Peringatan 75 Tahun PBB,” ungkap Menlu.

Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB Sampai 31 Desember 2020 

Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1 Januari 2019.

Tanda keanggotaan Indonesia dimulai dengan memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York, Amerika Serikat, oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani, Rabu (2/1/2019)

Masa keanggotaan Indonesia terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020. Keanggotaan Indonesia kali ini merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

• Komisi II DPR akan Bentuk Pansus Bila Kemendagri Tak Ungkap Kasus Tercecernya Ribuan KTP Elektronik

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," ujar Dubes Tian dalam keterangannya, Kamis (3/1/2018).

Anggota DK PBB periode ini terdiri dari 15 negara, yakni Indonesia, AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRT, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika, akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Duta Besar Dian Triansyah Djani juga diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267, sejak 1 Januari 2019.

• Ketua DPR Dorong Pemilu Pakai Sistem e-Voting

Di samping itu, Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988.

"Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak," jelas Dian.

Selain Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

• Ruhut Sitompul Sindir OKE OCE, Katanya Modal Usaha Seperak Dibelah Tujuh pun Tak Kunjung Turun

Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda, dan Swedia.

Sebelumnya, pemilihan anggota DK PBB dilakukan oleh seluruh negara anggota PBB pada Juni 2018. Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. (Larasati Dyah Utami))