Breaking News:

Berita Bogor

Defisit Belanja Rp 331 Miliar, Pemkab Bogor Ubah Alokasi Anggaran

Wabah Covid-19 membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor mengalami defisit sebesar Rp 331 miliar.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Hironimus Rama
Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 dalam sidang Paripurna Istimewa  di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong pada (17/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Covid-19 membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor mengalami defisit sebesar Rp 331 miliar.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, dalam sidang Paripurna Istimewa dalam rangka penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong pada (17/9/2020).

"Terdapat defisit belanja sebesar Rp 1,4 triliun yang disebabkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah," kata Ade.

Bupati Bogor Ade Yasin (kiri) menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto (kanan) dalam sidang Paripurna Istimewa  di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong pada (17/9/2020).
Bupati Bogor Ade Yasin (kiri) menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto (kanan) dalam sidang Paripurna Istimewa  di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong pada (17/9/2020). (Warta Kota/Hironimus Rama)

Sementara pembiayaan daerah, lanjut dia, ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,1 triliun.

"Defisit yang belum tertutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp 331 miliar," ujarnya.

Menurut Ade, defisit ini disebabkan oleh wabah pandemi covid-19 yang terjadi sejak triwulan II sampai dengan saat ini.

"Covid-19 telah mengubah sebagian besar agenda pembangunan Kabupaten Bogor. Rencana pembangunan yang secara pendanaan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2020 juga mengalami banyak perubahan," jelas Ade.

Tak hanya itu, berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 membuat Kabupaten Bogor melakukan langkah penyelarasan  secara cepat, tepat, fokus, dan terpadu.

Salah satu langkah percepatan pecegahan dan penanganan covid-19 adalah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

"Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial," papar Ade.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved