Breaking News:

Berita Nasional

Ahok Gencar Kritisi Tajam Kondisi Pertamina, Begini Kata Pengamat

Pengamat ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Ahok kritisi Pertamina.

Instagram @basukibtp
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP. Pengamat ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dalam memberikan kritik internal korporasi, Rabu (16/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Setalah menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP tidak tinggal diam.

Ahok, seperti karakter aslinya yang sangat dikenal publik, mulai membuka secara terang-terangan satu per satu kondisi yang ada di dalam tubuh salah satu BUMN itu.

Pengamat ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memberikan kritik internal korporasi.

Video: Respons Ahok Bila Dicalonkan Menjadi Presiden

"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Lebih lanjut, Yusri juga mengungkapkan, keganjilan bagaimana Pertamina tidak menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia tengah anjlok drastis.

Ahok: Gaji di Pertamina Tidak Masuk Akal, Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN

Menurutnya, sejak awal April hingga Juni 2020 ia berhipotesis bahwa stagnan Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeser pun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

Yusri juga mengatakan bahwa Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina, sebab di posisi jabatan Komisaris Utama, ia (Ahok) memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.

Sesuai UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Wapres: Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Regulasi Hambat Penanganan Covid-19

"Sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada Menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta "di cucu" dan "cicitnya" yang telah telanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved